Topsumbar – Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan prilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Solok mengadakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi dia Aula dr. H. Umar Ismail Rivai, M.Kes, Rabu (05/07).
Peserta yang diundang dalam pertemuan ini sebanyak 50 orang, antara lain adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan pemegang program Dinas Kesehata dan Puskesmas se-Kota Solok, serta Petugas Pustu/Poskeskel se-Kota Solok.
Pertemuan ini di buka oleh Kepala Bidang Kesmas Ns. Hartini, S.Kep, M. Biomed dengan manyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan agar peserta dapat memperoleh informasi tentang capaian kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan.
Kegiatan akan diawali dengan pembukaan dan arahan, kemudian diteruskan dengan laporan kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan hasil capaian program gizi semester I oleh pemegang program gizi Dinas Kesehatan Kota Solok, dan diakhiri dengan diskusi dan rencana tindak lanjut bersama peserta monev, tutur Hartini.
Irma Ratna Armeida, AMG, S.Gz selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Solok sebagai Pemegang Program Gizi menyampaikan materi tentang Capaian Perkembangan e-PPGBM dan Indikator Surveilans Gizi.
“ e-PPGBM adalah aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Pemanfaatan data surveilans gizi melalui e-PPGBM di Kota Solok sebagai dasar pembuatan kebijakan, contohnya penentuan sasaran PMT, pemeriksaan gizi buruk untuk dilakukan pemeriksaan komprehensif dan tatalaksana TFC, deteksi dini dan intervensi lebih lanjut sasaran bermasalah gizi, “ jelas Irma.
“ Sejauh ini kita menemukan beberapa kendala di lapangan dalam pencatatan dan pelaporan seperti tenaga yang mengukur, alat ukur, cara ukur, partisipasi masyarakat masih rendah, juga keterbatasan SDM untuk menginput data, proses input lama dan hasil juga tidak tepat waktu, sehingga diharapkan dalam monev ini bisa meningkatkan informasi peserta dalam pencatatan dan pelaporan program gizi,” tambahnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan konsultasi melalui Zoom Meeting bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian Kesehatan RI dirjen Gizi bersama dr. Rivani Noor.
Serta ikut juga dari BKD Kabid Perbendaharaan, Neni Adiar dan juga Inspektorat menyangkut pertanggung jawaban keuangan untuk belanja PMT Lokal bagi balita kurus dan Bumil KEK yang anggarannya bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023. (gra)
