Topsumbar — Pemerintah Republik Indonesia, resmi meluncurkan MPP Digital. Pada lokus pertama dapat diakses di 21 wilayah kabupaten/kota.
Kota Bukittinggi terpilih menjadi pilot project program nasional digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan ini berlangsung di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/6/2023).
Peluncuran MPP digital dilakukan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi serta Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko.
Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan MPP Digital. Mal Pelayanan Publik tersebut merupakan suatu terobosan dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Kehadirannya berbelit-belit, dan lambat, menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat.
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrian panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan. Kehadiran MPP digital sejalan dengan rancangan RPJMN 2025-2045 terkait transformasi digital,” kata Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyampaikan Kota Bukittinggi terpilih menjadi pilot project program nasional digitalisasi MPP dan Kota Bukittinggi termasuk satu dari 21 kota yang ada di Indonesia.
Terpilihnya Kota Bukittinggi, kata Erman, sebagai percontohan MPP Digital, ini sebagai bukti komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah resmi meluncurkan MPP Digital pada hari ini, dengan peluncurannya, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat diakses masyarakat lewat telepon genggam atau Android,” terang Erman Safar.
(Ja)
