Topsumbar – Enam Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Padang Panjang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.
Pemandangan umum ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Selasa (27/6/2023).
Sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Padang Panjang itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar, dan Imbral, S.E.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Forkopimda, Sekdako, Sonny Budaya Putra, asisten, staf ahli dan pimpinan OPD.
Ke-6 fraksi menyampaikan pandangan umumnya, seperti Fraksi PAN diwakili Yandra Yane, S E, Fraksi Gerindra oleh Yuda Prasetia, Fraksi Golkar oleh Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom, Fraksi PBB-PKS oleh Idris, S.Pd, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa oleh Herman dan Fraksi Nasdem oleh Micko Kirstie, S.Psi.
Secara umum ke-6 Fraksi menyampaikan pandangan terkait total Pendapatan Daerah 2022 yang direncanakan sebesar Rp551.112.035.302 terealisasi sebesar Rp538.392.534.006 atau 97,69% yang dianggap masih belum optimal.
Fraksi juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah bekerja sama dengan baik dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sehingga Padang Panjang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari BPK.
Mengawali penyampaian Pemandangan Umum, Yandra Yane, SE dari Fraksi PAN meminta penjelasan terkait tingkat keberhasilan penggunaan belanja daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.
Apakah target bisa tercapai, sedangkan pencapaian realisasi yang rendah, kemudian anggaran belanja modal yang kecil tidak sesuai dengan rasionalisasi.
“Dalam laporan nota penjelasan yang disampaikan, tidak adanya gambaran berapa pertumbuhan ekonomi di kota Padang Panjang ini, sehingga kita bisa menilai kinerja pemerintah daerah di bidang ekonomi serta naik atau turunnya laju inflasi dan angka kemiskinan di kota Padang Panjang,” ucap Yandra Yane.
Fraksi PAN juga menyorot masalah zonasi sekolah yang saat ini baik SLTP, SLTA maupun SMK letaknya tidak proporsional dan penerimaannya tidak mengutamakan siswa yang berasal dari Kota Padang Panjang.
Selain itu, Fraksi PAN juga menanyakan proyek pembangunan sport centre yang berujung pemutusan kontrak kerja, kesiapan Pemko dalam pelaksanaan Porprov, serta proyek pedestrian yang belum sesuai rencana.
Fraksi PAN juga menyayangkan tidak adanya sentuhan program pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan pengunjung di pasar pusat.
Lanjut, Yudha Prasetia saat membacakan Pemandangan umum Fraksi Gerindra, menyebutkan pemerintah daerah diharapkan melahirkan inovasi dan program-program khusus yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja ke pasar pusat, karena kecenderungan masyarakat untuk berbelanja online.
Begitu pun untuk pelatihan-pelatihan dan bantuan UMKM yang di selenggarakan pemerintah daerah, diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pendampingan maupun pengawasan perlu di tingkatkan agar pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan ada tindakan lanjut dan tak hanya sekedar seremonial belaka,” ujar Yudha.
Fraksi Gerindra juga berharap pemerintah daerah terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan kegiatan positif di Kawasan Islamic centre. Agar lebih optimal, rencana pembangunan convention hall tetap dilaksanakan sesuai rancangan awal pembangunan.
Perlu inovasi berbasis teknologi maupun alternatif lain nya dalam permasalahan sampah di kota padang panjang. Selain itu, Pengelolaan parkiran di kota Padang Panjang juga perlu di benahi.
Selanjutnya, mewakili Fraksi Golkar, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menjelaskan dan menyampaikan langkah konkrit terkait beberapa isu penting seperti progress dari penyelesaian batas wilayah baik dengan Pemerintahan Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
Fraksi Golkar juga menanyakan kelanjutan pembangunan sport center.
“Kami meminta keterangan venue apa saja yang menjadi prioritas untuk di selesaikan pembangunannya dengan sisa waktu yang ada,” tanya Yovan.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan berkaitan dengan jawaban Walikota atas pandangan Umum Fraksi Golkar pada sidang paripurna sebelumnya tentang pemindahan pasar kuliner Padang Panjang ke kawasan pasar pusat.
Penjelasan lainnya, Terkait dengan pelaksanaan PPDB siswa SMA yang sedang berlangsung, terutama dari jalur zonasi karena sebaran penduduk tidak merata dengan jarak sekolah yang terdekat dengan sistim zonasi yang di berlakukan, serta kelanjutan kegiatan Porprov tahun 2023 serta mengenai status PPPK yang sampai saat ini belum jelas kepastian SK-nya.
Seterusnya, Idris, S.Pd dalam Pemandangan Umum fraksi PBB-PKS, meminta penjelasan yang lebih tentang Realisasi Belanja.
“Belanja hibah dan bansos merupakan belanja yang bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat, tetapi mengapa tidak terealisasi secara maksimal? Dalam belanja apa saja belanja Hibah dan belanja bantuan sosial tersebut tidak terealisasi?,” tanya Idris.
Fraksi PBB-PKS juga menyorot belanja modal yang rendah realisasinya seperti belanja modal dan peralatan, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
Dari pengamatan Fraksi PBB-PKS, untuk pembangunan fisik, banyak yang tidak selesai atau mangkrak, maka harus segera ada solusi untuk menyikapi kondisi ini.
Selain itu masukan untuk pengelola islamic center agar dapat menertibkan masyarakat yang masih ada membawa ternaknya (dalam hal ini anjing), dengan membuat papan pengumuman atau baliho larangan demi menjaga kenyamanan pengunjung agar terhindar dari najis hadas besar yang berasal dari kotoran.
Selanjutnya, Herman, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mengungkap, dengan daya serap belanja operasi yang sedikit, harusnya bisa lebih bijak dalam menganggarkan belanja agar apa yang menjadi prioritas dapat terlaksana secara maksimal serta apa saja kegiatan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak terlaksana atau mangkrak.
“SILPA untuk tahun 2022 sebesar Rp65.526.639.168,47. Dalam hal ini dapat kita lihat kelemahan dari pemerintah daerah dalam bidang manajemen yang di sebabkan karena aturan keuangan dan administrasi yang tidak Terkelola dengan baik. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyusun program yang berpihak kepada masyarakat dan keseriusan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk meminimalisir SILPA yang telah terjadi selama ini”, ujar Herman.
Fraksi Demokrat kebangkitan Bangsa juga menanyakan terkait dengan Zonasi yang selalu menjadi persoalan. Selain itu penerimaan P3K juga disorot, diharapkan ada formulasi yang bisa mengunci untuk semua yang akan di terima adalah yang memang sudah pernah bekerja, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah diharapkan segera menindak lanjuti SK P3K untuk Kota Padang Panjang,” pungkas Herman.
Terakhir, penyampaian pemandangan umum dibacakan oleh Micko Kirstie, S.Psi dari Fraksi Nasdem terkait Realisasi Belanja daerah, pembengkakan belanja pegawai, sasaran belanja hibah.
Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan terkait realisasi Belanja Bantuan Sosial, belanja modal, gedung dan bangunan apa yang direncanakan dalam belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.
“Mohon penjelasan kenapa belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar 71.75%. Kami fraksi nasdem sangat menyayangkan tidak tercapai di angka 100 persen kami menghitung -+ Rp1.000.000.000 selisih yang jika disalurkan ke masyarakat akan lebih bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri kami mohon penjelasannya” ujar Micko.
(AL)
