Topsumbar — Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menghadiri penandatanganan komitmen bersama antara mitra pembiayaan dan pelaku usaha agribisnis serta kerjasama pengembangan usaha peternakan dan penyerahan simbolis KUR sektor pertanian di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (9/06).
Di kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar menjelaskan, kabupaten dan kota akan mendapatkan anggaran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian sebesar Rp. 50 Miliar per-kabupaten yang dialokasikan untuk KUR sektor pertanian untuk pengembangan agribisnis pertanian dan pengembangan peternakan.
Kata Bupati, KUR sektor pertanian untuk pengembangan agribisnis pertanian dan pengembangan peternakan itu akan dicairkan tahun ini juga setelah petunjuk teknis (Juknis) keluar.
“Para petani yang mau mengajukan kredit dipersilahkan dengan mekanisme yang diatur dengan bunga pinjaman hanya 6 persen,”katanya.
Penandatanganan piagam KUR di bidang usaha pertanian itu di hadiri Menteri Pertanian, Prof. Dr.H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,MH, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ir. Ali Jamil,MP. PhD, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, wakil Gubernur Audy Joinaldy dan kepala Daerah se-sumatera Barat
Ia melanjutkan, diharapkan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh petani Pesisir Selatan khususnya yang mau melakukan kredit, apalagi persyaratannya sama saja dengan kita melakukan pengajuan pinjaman di perbankan.
“Kami juga mendorong dinas pertanian untuk segera mengetahui seperti apa mekanismenya,” harapnya
Sementara Itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para gubernur dan bupati seluruh Indonesia untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses dan permodalan usaha tani dalam menghadapi tantangan nasional seperti cuaca ekstrem el nino.
“Kita harus mendorong para petani agar memiliki gagasan untuk mengenergikan sesuatu yang berskala ekonomi. Salah satunya dengan menggunakan KUR sebagai akses permodalan non APBN,” katanya.
Menurut SYL, sejauh ini penggunaan KUR sudah selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah seperti penanaman 1000 hektare lahan pertanian terintegrasi di tiap daerah serta peningkatan produktivitas melalui benih unggul dan teknologi mekanisasi.
“Dan kita berhasil dalam 3 tahun ini kita bisa menjalankan program non APBN. Oleh karena itu bangsa ini butuh kita untuk menambah daya gedor pergerakan ekonomi melalui sektor pangan,” katanya.
Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menargetkan penyerapan KUR di wilayah Sumatera Barat mencapai 100 miliar untuk tingkat Provinsi dan 50 miliar untuk tingkat Kabupaten. Menurutnya, alokasi sebesar itu terbilang wajar mengingat Sumatera Barat merupakan provinsi strategis yang berpotensi meningkatkan ekonomi nasional melalui usaha tani berskala besar.
“Diharapkan setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA (Kredit Usaha Alsintan) sebesar 100 milyar dan setiap bupati/walikota sebesar 50 milyar. Jadi melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR di sektor pertanian sebesar 30 triliun,” katanya.
Menurut Ali Jamil, penggunaan KUR dan KUA tersebut sangat penting untuk memperkuat eksistensi keberpihakan pemerintah terhadap para petani indonesia dalam menyediakan sumber-sumber permodalan non APBN.
(RD)
