Topsumbar — Jalan tol yang ditunggu-tunggu masyarakat Sumbar akhirnya menampakkan hasil, pengerjaan pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin terus dikebut. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya penuntasan pembebasan lahan yang telah selesai.
Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut progres konstruksinya sudah mencapai 37,2 persen dengan pembebasan lahan sudah 95 persen, ditargetkan selesai pada 2024.
Tim percepatan pembebasan lahan tol yang diketuai Wakil Gubernur Audy Joinaldy tersebut menargetkan 5 persen sisanya atau 81 bidang tanah yang belum clear dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga pembangunan jalan tol seksi Padang-Sicincin dengan panjang 36,15 kilometer tersebut rampung sesuai target.
Pembebasan lahan, dari 1.622 bidang tanah dari nol kilometer sampai kilometer 36, sudah 1.541 bidang tanah atau 95 persen yang telah selesai pembebasannya.
Jika dulu masih spot spot, sekarang telah banyak lahan terhubung sehingga pekerjaan fisik bisa lebih lancar dan tidak terputus, sebut Wakil Gubernur Audy Joinaldy saat peninjauan pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Padang-Sicincin,di Padangpariaman, Senin (22/5) sore.
Ia mengatakan, di awal pengerjaan tol hingga dua tahun lalu progres nya sedikit lambat, bahkan terdapat beberapa titik lahan yang belum bisa dibebaskan. Sehingga, pengerjaan tol tersebut terhenti. Ketika ia baru menjabat bersama Gubernur Mahyeldi saat itu baru 22 persen penyelesaian pembebasan lahan.
“Secara bertahap pembebasan lahan mengalami peningkatan, hingga sekarang sudah 95 persen yang selesai pembebasan lahan nya, atau sudah 73 persen meningkat dibandingkan sebelumnya. Kita bersyukur progres nya terus mengalami kemajuan, selain percepatan pembebasan lahan, juga pembangunan fisik jalan tol Padang-Sicincin,” jelasnya.
Ia menyebutkan, saat ini sudah banyak pengerjaan fisik pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang terhubung, seiring dengan peningkatan lahan yang telah selesai pembebasan nya.
Untuk 81 bidang tanah yang dalam tahap penyelesaikan pembebasan nya juga telah termapping, dimana paling banyak berada di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.
Jadi, kalau data kita sebenarnya 95,1 yang sudah selesai pembebasan lahan nya termasuk konsinyasi.
Sisanya yang belum bebas dan sedang proses juga diharapkan ini bisa segera dituntaskan. Pembangunan fisik jalan tol juga terus berjalan, bahkan pengerjaan dilakukan 24 jam nonstop untuk mempercepat penyelesaikan pembangunan tol Padang-Sicincin ini, terangnya.
Project Director PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Sri Hastuti Hardiningsih mengatakan, pihaknya mengupayakan pembangunan Tol Seksi Padang-Sicincin dengan panjang 36,15 kilometer rampung pada tahun 2024. Saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 37,2 persen.
Lahannya sudah siap, untuk kontruksi fisik 37,2 persen, sejauh ini pekerjaan berjalan bagus tidak ada keterlambatan, tidak ada persoalan lahan, alat tim HKI juga support, dan materil juga tidak masalah.Kita upayakan tanah yang digali untuk dimanfaatkan untuk timbunan, sebutnya saat peninjauan pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru tersebut.
Ia menyampaikan, pengerjaan saat ini merupakan tahap kedua. Dalam pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut sempat terhenti di tahap pertama karena pembebasan lahan yang belum selesai.
Namun, setelah adanya tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama dalam menyelesaikan pembebasan lahan yang dikomandoi Pak Wagub pengerjaan kontruksi tahap dua kembali dilanjutkan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar, beber nya.
Ia menambahkan selain mengusung konsep pembangunan berwawasan lingkungan Tol Padang-Sicincin bakal dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti 24 main bridge (jembatan utama), 21 box underpass (panel terowongan), dan dua gerbang tol.
Secara umum target penyelesaian di tahun 2024 tersebut lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang termasuk dua rest area atau tempat peristirahatan.
Tol Padang-Sicincin juga disediakan rest area pada sisi kiri dan kanan di kilometer 23.
Semua harus terselesaikan di tahun 2024, minimal ada rest area bayangan atau sementara, sebab untuk rest area ada pengembangan khusus, namun fasilitasnya sudah harus kita selesaikan. Saat ini juga dalam tahap pengerjaan, bebernya.
Ia menambahkan, selain itu di tol Padang-Sicincin juga terdapat dua Exit tol atau pintu keluar di jalan tol Padang-Sicincin yang terdapat di Lubuk Alung, tepatnya STA 19 dan di Tarok City, Kapalo Hilalang pada STA 35.9.
Adanya dua exsit tol ini juga permintaan dari Pemprov Sumbar agar keberadaan tol juga dapat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat sekitar, jelasnya.
Dalam tinjauan lapangan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy bersama pihak Hutama Karya Infrastruktur juga turut dihadiri Staf Khusus Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Sicincin Syafrizal Ucok, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Sumbar, Siti Aisyah dan jajaran.
BPN Segera Selesaikan Masalah Lahan
Syafrizal Ucok mengatakan, secara administrasi yang 5 persen yang masih belum selesai pembebasan lahannya itu sudah bisa disebut bebas. sisa lahan yang 5 persen itu sedang proses verifikasi ulang oleh instansi teknis yaitu Kanwil BPN Sumbar.
“Jika suatu saat nanti pemilik tanah tersebut ingin mengurus ganti rugi, pemilik dapat mengurus ke Pengadilan Negeri dengan melengkapi dokumen kepemilikan tanahnya. Soal ganti rugi tanah tersebut, akan tetap diproses sesuai UU No. 2/2012, PP No. 19/2021 dan Permen ATR BPN No.19/2021. Maka dana ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri,”terangnya.
Syafrizal Ucok mengakui masih ada satu dua kendala di lapangan. Seperti pemilik lahan yang tidak tinggal di lokasi atau di Padangpariaman, pemilik lahan yang masih bersengketa dengan keluarganya. Tugas utama Tim Percepatan sendiri menurutnya adalah memfasilitasi, mempertemukan para pihak dan mendorong percepatan penyelesaian masalah serta pemberkasan.
“Ini yang selama ini tidak terlaksana. Dengan pertemuan, rapat-rapat Tim Percepatan, semua kendala dicarikan solusi dan dengan batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga setiap bulan selalu ada progres lahan yang bebas, tambah Syafrizal Ucok yang terakhir menjabat Staf Ahli di Pemprov Sumbar.
Ia mengungkapkan, Tugas Tim Percepatan yang tidak kalah pentingnya adalah membantu masyarakat menyiapkan dokumen lahan, membuat contoh surat-surat pernyataan, termasuk sampai memandu masyarakat pemilik lahan membuat Ranji Tiga Tingkat untuk membuat Surat Alas Hak dari tanah milik kaum atau milik adat. Sehingga ini jadi patokan dan syarat penting untuk pencairan uang ganti kerugian (UGK).
“Sejauh ini dalam ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan tol adalah ganti untung. Sebab tidak hanya tanah, tapi jika ada bangunan hingga tanaman yang berada diatasnya juga dilakukan pergantian. Kalau dihitung NJOP harga yang diberikan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
(R/AL)
