Topsumbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan rekomendasi DPRD Sumbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, Jum’at (12/05/2023) di ruang sidang utama.
Rapat paripurna itu dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi Suwirpen Suib dan Indra Datuak Rajo Lelo. Sementara dari pihak Pemrov dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Dalam sambutannya, Irsyad Safar menyampaikan pada rapat paripurna tanggal 24 Maret 2023 lalu, Gubernur Sumbar telah menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 untuk dapat dibahas oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Hasil pembahasan, hari ini DPRD memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan, anggaran, perda dan kebijakan strategis Kepala Daerah,” kata Irsyad.
Namun, lanjut Irsyad, dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Sumbar, baik oleh Komisi-Komisi maupun Panitia Khusus, ada beberapa catatan yang dapat jadi perhatian. Yang pertama, capaian target kinerja makro daerah dan target kinerja program pada tahun 2022, banyak yang berada di atas target akhir dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
“Kondisi ini disebabkan, rendahnya target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, oleh karena RPJMD disusun pada masa pandemi. Oleh sebab itu, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, harus dilakukan revisi melalui midtrem review yang dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RPJMD,” pungkas Irsyad.
Kemudian yang kedua, lanjut Irsyad, meskipun realisasi capaian target kinerja makro dan program sudah berada di atas target yang ditetapkan, akan tetapi, realisasi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2022 adalah sebesar 4.86 %, sedangkan rata-rata Nasional sebesar 5,31 %, demikian juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Yang ketiga, kata Irsyad, arah program dan sasaran dari program unggulan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD masih belum memiliki arah dan sasaran yang jelas.
“Oleh sebab itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh dari program dan sasaran program unggulan tersebut, katanya.
Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana capaian target makro daerah selalu di atas rata-rata nasional. Ini menujukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum cukup baik apabila hanya memperhatikan capaian target kinerja program yang berhasil diraih,” terang Irsyad.
Kesimpulannya, kata Irsyad, Pemprov Sumbar dan OPD-OPD terkait belum sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya dan tindak lanjut sebagian masih bersifat umum meskipun realisasi capaian target kinerja makro dan program sudah berada di atas target yang ditetapkan, akan tetapi realisasi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.
Senada, Muchlis Yusuf Abit juga mengatakan, meskipun DPRD telah menetapkan LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, catatan -catatan tersebut harus jadi perhatian gubernur beserta OPD-OPD agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.
“Kami minta gubernur untuk memerintahkan OPD-OPD nya bekerja sungguh-sungguh sehingga tidak ada lagi catatan sebanyak ini pada LKPJ berikutnya,” tegas Muchlis Yusuf Abit.
Dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengakui terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022 tersebut.
“Semua catatan dan rekomendasi ini kami nilai sangat tepat dan membangun, sejalan dengan kebutuhan dan cita-cita daerah. Insyaallah, semua akan kita upayakan semaksimal mungkin,” ucap Mahyeldi.
(Han)
