Polri Telah Siapkan Langkah Mitigasi Polarisasi Pada Pemilu 2024
Jakarta | Topsumbar- Polri telah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi terkait indikasi terjadinya Polarisasi pada Pemilu 2024.
Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, langkah tersebut berupa kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu, sebagai landasan hukum sinergitas di lapangan.
Termasuk penguatan peran maupun fungsi Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi setiap permasalahan di masyarakat sejak dini, dan melakukan penguatan dalam mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa.
“Selain itu, pendirian 12 rumah kebangsaan turut dilakukan, sebagai wadah persatuan dan kesatuan masyarakat,” ujar Sigit saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (12/4/2023) dikutip dari laman Divisi Humas Polri.
Dari segi pengamanan, sebut Kapolri, Polri telah menyiapkan Pasukan Reaksi Cepat (PRC) Brimob, dan pembagian pasukan Brimob Polri ke dalam tujuh zonasi di wilayah Indonesia.
“Sebab saat ini kita telah memasuki tahapan Pemilu serta pemilihan serentak di tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi sangat penting karena pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri,” jelas Sigit.
Polarisasi Politik
Dikutip Topsumbar.co.id dari VOi, Selasa (14/3/2023), polarisasi politik menjadi suatu hal yang diwaspadai banyak pihak menjelang Pemilu 2024.
Melihat pengalaman Pemilu 2019, polarisasi politik terjadi karena adanya politik identitas. Namun masih banyak orang yang belum tahu apa itu polarisasi politik.
Bahkan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023) lalu, berharap agar Pemilu 2024 bebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi politik.
Wapres menekankan agar kampanye dan sosialisasi larangan penggunaan politik identitas harus terus dilakukan seluruh pihak terkait sejak jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu.
“Polarisasi Pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” pinta Wapres.
(AL/Red)
