Padang Panjang | Topsumbar- Kota Padang Panjang, Sumatra Barat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan pada 14 Maret lalu.
Dengan raihan penghargaan itu, tercatat Kota Padang Panjang telah 6 (enam) kali berturut-turut menerimanya.
“UHC ini merupakan sebuah target dari visi dan misi kami untuk memajukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan kesehatan,” sebut Wali Kota Padang Panjang, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, dilansir Topsumbar.co.id dari laman Kominfo Padang Panjang, Jumat (17/3/2023), seraya mengatakan, Padang Panjang sudah tercatat UHC sejak 2018 silam.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Faizah mengatakan, di Padang Panjang hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya.
“Hampir 100 persen capaian yang diraih Padang Panjang. Saat ini persentasenya berkisar lebih 99%,” ungkap Faizah.
Dari data yang dihimpun Kominfo Padang Panjang dari situs BPJS Kesehatan, sebagaimana dilansir Topsumbar.co.id, UHC Padang Panjang per 1 Desember 2022 mencapai 99,77%. Sementara per 1 Maret 2023 UHC Padang Panjang berada di angka 100,57%.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ini terdiri dari Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBN (PBI APBN), Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD (PBI APBD).
Lalu ada Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, BUMN, BUMD.
Ada pula Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal, serta Bukan Pekerja (BP) seperti investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan.
“Pemko menanggung PBI APBD dalam bentuk JKMPP (Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang) dan JKSS (Jaminan Kesehatan Saiyo Sakato) yang 20% dibiayai Pemprov Sumatera Barat dan 80% dibiayai Pemko Padang Panjang. Data per 1 Desember 2022 sebanyak 22.578 warga yang dibiayai Pemko. Sedangkan per 1 Maret ada 22.693 PBI APBD,” jelasnya.
Dengan UHC yang begitu tinggi, maka wajar Kota Padang Panjang selalu mendapatkan UHC Award hingga enam kali berturut-turut. Termasuk baru-baru ini yang diserahkan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman Jakarta, pada Selasa (14//2023) lalu.
“Semoga dengan adanya penghargaan ini, kami ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi dan masyarakat lebih terjamin lagi kesehatannya,” harap Wako Fadly menanggapi UHC Award yang diterimanya itu.
Fadly mengaku bangga dengan penghargaan ini, sebagai bukti keseriusan Pemko Padang Panjang dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Dengan penghargaan ini diharapkan masyarakat Kota Padang Panjang tidak perlu khawatir lagi terhadap masalah kesehatan. Namun yang paling penting untuk hidup lebih sehat dan selalu bergerak untuk lebih maju dan mandiri. Tidak lupa selalu bersyukur, sehingga memperoleh kebahagiaan,” kata Fadly.
Sebelumnya, penyerahan penghargaan UHC 2023 JKN ini disaksikan Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, direktur BPJS Kesehatan dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Penghargaan UHC 2023 ini diberikan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan JKN lebih dari 95%.
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasinya kepada para penerima penghargaan, karena telah mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Ia mengatakan, tercapainya UHC menunjukkan komitmen pemda dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Pemda mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran, serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkannya.
Ma’ruf Amin menyampaikan, sampai dengan 1 Maret 2023, sudah 90 persen jumlah penduduk di Indonesia dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS. Dengan kata lain sudah 252,1 juta jiwa penduduk ber-JKN.
“Pemda agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” paparnya.
Selain itu, ia mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di tiap daerah, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk SDM kesehatan. Dengan harapan, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Namun Ghufron mengingatkan, tercapainya predikat UHC juga harus disertai jaminan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. Baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
(AL)
