Pesisir Selatan | Topsumbar – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPrA) Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar Forum OPD, dengan menghadirkan OPD dan stakeholder terkait, Senin, (6/3/2023) bertempat di Ruang Oparation Room Kantor Bupati Pesisir Selatan di Painan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Wendra Rivikto, S.STP, M, Si, yang membuka secara resmi kegiatan Forum OPD Dinas Soaial PPPrA Kabupaten Pesiair Selatan tersebut mengatakan, beberapa program dan kegiatan strategis tematik pada Dinas Sosial PPPrA perlu konsolidasi dan konsultasi publik dengan OPD dan sejumlah stakeholder terkait dalam rangka mempertegas beberapa indikator untuk perbaikan renja 2024.
Seperti pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos PPPrA agar dapat mengatasi masalah terkait penerima manfaat, koordonasi lapangan, dan sinergitas dengan OPD/stakeholder di daerah. Termasuk, dalam pemanfaatkan dana desa.
Dinas Sosial PPPrA diharapkan dapat melakukan asesmen dan mempertegas data penerima manfaat sampai ke tingkat desa/nagari-nagari dengan menggunakan seluruh potensi dinas sosial dan jejaring sosialnya secara maksimal.
“Alhamdulillah. Kehadiran OPD pada Forum OPD Dinas Sosial PPPrA ini sangat luar biasa. Banyak OPD yang memberikan masukan dan menyampaikan permasalahan,” ujarnya.
Wendra Rovikto, S.STP, M, Si, lebih lanjut menjelaskan, masukan dan permasalah itu akan dirangkum oleh dinas dan akan digunakan dengan baik untuk mengurai semua permasalahan sesuai ketententuan dan aturan yang berlaku.
Pihaknya akan berupaya, cepat dan tepat sehingga semua permasalahan itu dapat tertangani secepatnya.
Misalnya, DTKS harus masuk setiap bulannya. Jika memang data yang diberikan itu lengkap oleh pelapor, baik itu dari Nagari/Desa, pekerja-pekerja sosial seper PSM, Pendamping PKH, TKSK atau Karang Taruna.
Lebih lanjut, data tersebut harus bisa dipertangungjawabkan setelah nanti dilakukan verifikasi kembali kebenarannya, terhadap usulan tersebut. Kalau memang benar, itu adalah tanggungjawab dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial PPPrA, untuk mempercepat prosesnya ke Kementerian Sosial.
Kemudian, terkait layanan dan program-program yang ada, seperti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihaknya meminta peran aktif masyarakat untuk melapor. Karena, cukup banyak yang tercatat. Cukup banyak, dan itu belum dapat menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Juga banyak kasus-kasus lainnya.
“In Syah Allah. Nanti Dinas akan membantu masyarakat dalam menyesaikan masalah itu, dengan dibantu pshykolog, unit PPA Polres dan memasukannya sebagai PPKS,”tuturnya.
Orang-orang miskin ini nantinya atau kedepan akan diprioritaskan mendapatkan program bansos. Karena, memang orang miskin ini, mereka termasuk orang-orang yang korban kekerasan.
Kemudian, data-data SPM seperti anak terlantar, lansia terlantar atau fakir miskin dan geladangan, pengemis atau tunasisulia jika ada datanya Dinas Sosial PPPrA akan coba melakukan intervensi dengan program yang ada, tahun 2023 di Kemensos melalui program Atensi.
“Alhamdulillah tahun 2023 ini sudah ada 658 paket. Sebagian sudah disalurkan pada Februari kemarin dan akan menyusul Maret 2023 ini,”ucapnya.
Wendra Rovikto, S.STP, M, Si, mengungkapkan, melalui Forum OPD ini banyak sekali masukan yang disanpaikan kepada Dinas Sosial PPPrA. Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih, dan akan berusaha membangun komunikasi, koordinasi dengan semua OPD dan stakeholder serta akan menyampaikan semua usulan tersebut kepada Anggota DPRD Kabupaten/Propinsi, atau Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat, Kememsos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau CSR yang juga dapat membantu terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Sementara itu Ahmad Hidayat S,.S.TP mewakili Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan, Forum OPD yang dilaksanakan oleh Dinas PPPrA ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya dalam rangka menenuhi kebutuhan daerah. Karena memang, tahapan perencanaan daerah itu dimulai dari musyawarah
“Ada Perencanaan Partisifatif, atau musyawarah tingkat kampung atau nagari. Ada lagi, dinamakan Perencanaan Teknokratis yang dilaksanakan di OPD-OPD, dan ada Perencanaan Politis di DPRD atau legislatif. Ini semuanya adalah tatapan-tahapan perencanaan. Dan Forum OPD, juga merupakan bagian upaya-upaya untuk menyerap aspirasi dari OPD atau pemangku kepentingan OPD masing-masing,” ujarnya.(Re)
