SIMPANG AMPEK | Topsumbar – Ditengah keprihatinan Presiden Joko Widodo hingga menyerukan agar TNI-Polri menindak para oknum yang terlibat praktik penambangan emas tanpa izin, praktik ilegal itu terpantau kembali marak terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sejak sebulan terakhir.
Kondisi tersebut, juga menjadi titik keresahan penggiat pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pasaman Barat, yang menyoroti dugaan praktik penambangan emas liar yang beroperasi di wilayah Astra Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan Rimbo Jandung Nagari Aur Lingkung Aur Kecamatan Pasaman.
Ketua KNPI Pasaman Barat Tri Tegar Marunduri kepada wartawan belum ada lama ini, mengungkapkan dari hasil penelusuran pihaknya ada belasan alat berat milik oknum tidak bertanggungjawab melakukan penambangan liar di daerah aliran sungai.
“Apapun alasannya praktik liar tersebut harus segera dihentikan karena selain merugikan perekonomian negara, penambangan liar tersebut dikhawatirkan dapat memicu potensi kebencanaan dan mengganggu ekosistem sekitar kawasan, ” tegasnya.
Bisa dibayangkan, lanjutnya, kerusakan lingkungan terus terjadi dan semua itu berlangsung tanpa perencanaan penambangan serta adanya kewajiban reklamasi pasca tambang seperti yang lazim dibebankan pada pemilik usaha pertambangan.
Ia mengapresiasi tindakan tegas yang yang pernah dilakukan pihak penegak hukum beberapa waktu lalu, sekaligus menyayangkan karena efek penindakan tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja.
“Bisa dikatakan nyaris tidak efek jera sama sekali, terbukti para oknum tersebut masih berani melanjutkan aktifitas yang secara hukum jelas dilarang, ” tutupnya.
Sebelumnya, dilansir berbagai media massa nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih ada kegiatan ekspor hingga tambang ilegal. Menurutnya hal itu membuat penerimaan negara menjadi sangat berkurang.
Hal tersebut dikatakan saat bertemu awak media usai menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri.
“Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu dan tugas TNI Polri ada di situ,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (8/2)
“Itu lah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya,” tegasnya. (Rully Firmansyah)
