Padang | Topsumbar – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi Sumbar dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diutarakan Supardi saat membuka Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial angkatan kedua, di salah satu hotel di Bukittinggi, baru-baru ini.
Dia mengatakan, DPRD Sumbar baru saja melaksanakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi penurunan grade BIM menjadi bandar domestik, dalam rapat yang melibatkan sejumlah unsur tersebut, data Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa pariwisata memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi daerah beberapa tahun ke depan.
“Berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang belum berperan optimal dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) setiap tahun,” katanya.
Tidak hanya pariwisata, sektor transportasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pada quartal ketiga tahun 2022 lalu, tingkat kemiskinan Sumbar capai 5,4 persen secara peringkat, kita menepati urutan keenam dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Pada quartal terakhir ini kita anjlok ke peringkat sembilan, hal itu harus menjadi perhatian bersama.
Dia mengatakan ketika tingkat kemiskinan tinggi akan menimbulkan persoalan baru yaitu meningkatnya kriminalitas di daerah. Memang pertumbuhan ekonomi Sumbar naik dalam beberapa waktu terakhir, namun tidak signifikan hanya lima persen, sementara di daerah lain mencapai 20 persen, kenapa Sumbar bisa tertinggal.
Di sisi lain dia mengatakan, seperti diketahui yang menjadi perhatian pemerintah pusat hingga daerah adalah, tingginya angka gizi buruk terhadap anak (Stunting-red).
PSM harus menjadi garda terdepan untuk menjawab persoalan ini, dalam budaya Minangkabau nenek moyang telah mengajarkan, ketahanan pangan telah menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan, dimana struktur rumah gadang yang dilengkapi dengan rangkiang tempat menyimpan logistik makanan. Dengan itu tidak ada lagi kekurangan makanan, bahkan gizi terhadap anak.
“ Jadi stunting merupakan hal yang tabu sebenarnya bagi masyarakat Minangkabau,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan bimtek dasar PSM ini sangat penting sebagai bekal PSM yang hadir sebagai perwujudan dari peran serta masyarakat, oleh sebab itu pemberdayaan PSM sangat penting diperjuangkan agar mampu mengelola urusan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“PSM merupakan salah satu bentuk mitra kerja dalam pembangunan kesejahteraan sosial tumbuh, berkarya dan berbakti di tengah-tengah masyarakat. Peran fungsi dan tanggung jawab PSM harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana dan atau pendamping usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya. Untuk menjawab tuntutan di atas, maka diperlukan peningkatan kualitas PSM melalui Bimtek Dasar PSM,” ujarnya. (HT)
