Nasional| Topsumbar- Bupati Agam, Sumatera Barat, Andri Warman merupakan satu dari sepuluh kepala daerah kabupaten/kota penerima Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat ke-5.
Penghargaan Trofi Abyakta tersebut akan diserahkan pada puncak perayaan hari pers nasional (HPN) 2023 di Medan 9 Februari 2023 mendatang.
Dikutip Topsumbar.co.id dari laman resmi PWI Pusat, Ke-10 kepala daerah ini dipilih Tim Juri AK-PWI yang terdiri dari para wartawan senior, pelaku dan pengamat seni-budaya, dosen — Ninok Leksono, Nungki Kusumastuti, Agus Dermawan T, Atal S.Depari, dan Yusuf Susilo Hartono.
Dalam AK PWI Pusat ke-5 mengangkat tema “Inovasi Pangan, Sandang, Papan, Berbasis Informasi dan Kebudayaan”,
Terkait tema AK dimaksud, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, kepada wartawan di Jakarta, 3 Januari 2023 lalu, mengatakan kita ingin mengapresiasi sosok para bupati/wali kota yang sukses menginovasi pangan, sandang dan papan, berbasis kebudayaan (kearifan lokal) dan informasi global. Menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan.
“Sebagai bangsa yang besar, kita ingin bangsa ini benar-benar berswasembada pangan sehingga tidak bergantung import. Sandangnya berkepribadian dan tidak sekedar menutupi aurat. Dan papannya, tempat tinggalnya, langgam arsitekturnya laras dengan alam dan lingkungan tropis yang berkelimpahan cahaya matahari,” ujar Atal S Depari yang sekaligus Penanggung Jawab Hari Pers Nasional 2023 di Medan.
AK-PWI 2023 ini adalah yang kelima. Sebelumnya telah berlangsung empat kali, di HPN Lombok 2016 dan HPN Banjarmasin 2020. Berlanjut di era Covid-19, HPN Jakarta 2021, dan HPN Kendari 2022 secara daring dan luring.
Bagi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi selaku Ketua Panitia HPN 2023 Mirza Zulhadi, AK-PWI telah menjadi salah satu agenda penting setiap perayaan HPN.
Bupati Andri Warman dalam presentasi Anugerah Kebudayaan di Kantor PWI Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023), membawakan judul “Strategi Kebudayan dalam Menjaga Hutan sebagai Ketahanan Pangan”.
Berikut Topsumbar.co.id sajikan materi presentasi Bupati Agam Andri Warman, dilansir dari Press Release AK-PWI 2023 yang kemudian dirilis laman AMCnews, Minggu (5/2/2023).
Membangun ketahanan pangan dengan tetap melestarikan hutan adalah tantangan bagi Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jelas, itu bukan pekerjaan ringan.
Namun Bupati Agam, Andri Warman memiliki strategi kebudayaan yang jitu untuk mewujudkan baik ketahanan pangan maupun terjaminnya kelestarian hutan.
Bupati Andri Warman melihat sebagai bagian dari domain kebudayaan Minangkabau, di Kabupaten Agam terdapat sejumlah gagasan konseptual akan nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat sebagai kearifan lokal.
Gagasan konseptual itu berbentuk warisan-warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, dan adat istiadat. Tidak jarang, gagasan tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjalankan tata kehidupan.
Sebelumnya, Bupati Andri Warman dalam presentasi Anugerah Kebudayaan di Kantor PWI Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023), menyebutkan dirinya mengambil inspirasi dari gagasan-gagasan yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, khususnya kearifan lokal dari Nagari Pasia Laweh.
Sebagai kepala daerah, Andri Warman meyakini gagasan berupa kearifan lokal ini berpotensi menjadi strategi efektif dalam menjaga keberlangsungan Sumber Daya Alam (SDA) sekaligus menciptakan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
Mengenakan baju adat khas Kabupaten Agam, Andri Warman menjelaskan konsennya memformulakan suatu strategi pemecahan persoalan ketahanan pangan melalui disiplin sosial dan kebudayaan lokal.
Strategi sosial dan kebudayaan lokal ini beririsan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan sekaligus menjadi salah satu dari tiga prioritas kami selain sektor agama dan pendidikan,” ungkapnya.
Di sektor kebudayaan ataupun adat-istiadat, Andri Warman konsen membangun
kembali (rebuilding) Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah ada menjadi lebih berdaya.
Ia berupaya mengembalikan konsep masyarakat adat kepada fitrahnya sebagai aktor penjaga keberlangsungan nilai dan norma baik konteks individu, keluarga ataupun kaum (suku).
Namun ia juga menggiring untuk mengaktualisasikan (upgrading) gagasan-gagasan kebudayaan lokal sebagai usaha menjamin ketahanan pangan keluarga, kaum maupun masyarakat.
“Dalam hemat saya, kerentanan dan ketahanan pangan di masyarakat tidak terlepas dari intervensi nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan sosial,” kata dosen Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti (STMT) yang sejak 2018 berubah jadi Intsititut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta ini.
Hubungan sosial kebudayaan masyarakat memegang peran kunci dalam menjaga ketahanan pangan. Sehingga, aspek sosial kebudayaan menjadi salah strategi dalam mengukur kerentanan ataupun ketahanan pangan di Kabupaten Agam,” ia menguraikan.
Bupati Agam itu mengambil inspirasi dari Nagari Pasia Laweh sebagai kisah sukses (success story) formula strategi kebudayaannya dalam membangun ketahanan pangan sambil tetap menjaga hutan di Kabupaten Agam .
Masyarakat adat di nagari itu sukses mengintervensi persoalan ketahanan pangan, sehingga tidak hanya berdampak kepada keberlanjutan sumber daya alam penunjang produksi pangan namun juga memberi dampak kepada ketahanan ekonomi masyarakat.
“Khusus di Nagari Pasia Laweh memiliki kebudayaan yang sangat kuat, yakni andil masyarakat adat, yakni ninik mamak dan kaum. Andil tersebut tidak hanya sebatas tuturan lisan tapi juga sudah ada yang menjadi produk hukum. Bahkan, masyarakat adat menciptakan ritus-ritus yang bertujuan untuk penyelamatan SDA,” jelasnya.
Contohnya, tambatan adat tentang aturan dan larangan memetik buah durian muda, menebang kayu di hutan dan tepi sungai, pemanfaatan Rangkiang sebagai lumbung pangan saat pandemi Covid-19 melanda, dan ritus Tolak Bala di Kapalo Aia yang bertujuan untuk menjaga pengairan pertanian di daerah tersebut.
Andil masyarakat adat ini tidak sebatas pada hal menjaga keberlangsungan SDA
penunjang ketahanan pangan saja, tapi juga sudah masuk kepada pengelolaan SDA.
Contohnya pada program Perhutanan Sosial, meski skema pengelolaan yang dipakai adalah hutan desa (nagari), masyarakat setempat mengkombinasikan dengan pengelolaan berbasis kaum. Demikian juga dengan manajerial kelompok tani di daerah itu. Tidak hanya itu, pengelolaan bahan pangan di nagari setempat lagi-lagi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat.
“Artinya strategi ini terbukti mampu memberikan multiflier effect yakni misi pelestarian hutan tetap berjalan, sumber daya alam penunjang terjaga, hasil pertanian meningkat (irigasi) ekonomi masyarakat setempat pun menggeliat,” ujar Bupati Andri Warman.
(AL)
