Jakarta | Topsumbar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta pengawasan penyaluran pemberian segera tunai (BLT) ditingkatkan. Hal itu untuk menghindari oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah merasa mencairkan BLT sebesar Rp600.000 kepada masyarakat grup penerima fungsi (KPM) merasa Kamis, (1/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kuantitas anggaran yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp12,4 Triliun.
“Kita meminta seluruh pihak ikut terlibat didalam pengawasan penyaluran bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pihak manapun yang memotong, agar kuantitas yang di terima masyarakat tak sesuai. Saya minta kita seluruh mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda didalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).yang lalu.
Seperti diketahui BLT adalah salah satu dari tga style pemberian sosial (Bansos) yang disiapkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Dua style bansos lainnya adalah bansos untuk karyawan bersama dengan upah maksimal Rp3,5 juta yang diberikan kepada 16 juta orang bersama dengan total nilai Rp9,6 triliun dan bansos untuk pemerintah area sebesar Rp2,17 triliun. Seluruh bansos selanjutnya sebesar Rp24,17 triliun.
Selaku bagian Komisi VIII DPR RI yang bermitra bersama dengan Kementerian Sosial, Lisda termasuk mewanti-wanti petugas berkaitan kasus information yang tetap jadi polemik.
“Kita peringatkan ulang soal data. Jangan sampai ada temuan manipulasi information lagi. Sehingga yang terima bukanlah yang berhak dan jadi tidak tepat sasaran. Termasuk bersama dengan information ganda. Jangan ada petugas yang coba-coba bermain di sini,” tegas Lisda.
Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup suka mendengar kabar tersebut. BLT selanjutnya dapat melindungi energi membeli masyarakat, antisipasi pengaruh dari kenaikan harga BBM.
“Dengan adanya BLT, tentu saja untuk menaikkan energi membeli masyarakat sebagai pengaruh dari kenaikan harga BBM. Kita menopang program ini, gara-gara memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan bersama dengan subsidi BBM yang fakta di lapangan lebih banyak dinikmati masyarakat yang telah berkecukupan,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berharap, pemerintah terus-menerus didalam menjalankan program tersebut, termasuk bersama dengan total anggaran pemberian sosial yang disiapkan sebesar Rp24,17 triliun.
“Semoga BLT BBM selanjutnya terlalu bakal diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin, senilai Rp600.000. Termasuk terus-menerus bersama dengan anggaran yang disiapkan,” pungkasnya.(*)
