Padang | Topsumbar – Wali Kota Padang Hendri Septa menerima audiensi guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG), yang beberapa waktu lalu melancarkan aksi damai di Gedung DPRD Kota Padang.
Wako Padang Hendri Septa menerima FGLPG di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (1/9/2022), didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Juga hadir dikesempatan itu, Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir.
Sebagaimana diketahui, FGLPG menggelar aksi damai sebab sebanyak 1.226 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dang dinyatakan lolos dari ambang batas, agar masuk ke dalam aplikasi e-formasi.
Menanggapi hal tersebut, Wako Hendri Septa mengungkapkan permohonan maaf atas miskomunikasi yang telah terjadi.
“Atas nama Pemko Padang kami mohon maaf atas informasi yang simpang siur, yang pada akhirnya membuat bapak/ibu harus menggelar aksi di Kantor DPRD Padang. Bagaimanapun kelanjutan status kepegawaian Bapak/ibu tetap kami perjuangkan karena menyangkut masa depan Bapak ibu se keluarga,” ucap Wako dengan nada haru.
“Insyaallah kami akan menindaklanjuti ke KemePAN-RB untuk memprioritaskan FGLPG dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2023,” pungkas Wako Hendri Septa.
Di kesempatan itu, Wako Hendri Septa juga memenuhi permintaan FGLPG untuk dapat membayarkan gaji guru honorer yang biasanya dibayar tiga bulan sekali, kini dibayar perbulan.
Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang Imran berharap ke depannya, dengan adanya kejadian ini dapat dijadikan iktibar dan pelajaran agar lebih baik ke depannya demi kemajuan Kota Padang.
Dalam audiensi tersebut, adapun yang menjadi tuntutan FGLPG yakni
1. Meminta jaminan di tahun 2023 masih ada dan dijadikan prioritas oleh wako Padang
2. Tidak diikutkan lagi tes, dalam arti kata ada win win solusion bagi guru yang telah
lulus passing grade.
3. Jauhkan FGLPG dari intimidasi, baik itu kepala sekolah, korwil, termasuk Kabid dan
lainnya.
“Kami minta ada jaminan walikota seandainya nanti ada intimidasi kita akan melaporkan ke walikota langsung, dan walikota sudah berjanji akan bertindak tegas, inilah yang membuat hati kami tenang dan lega dengan adanya pertemuan ini,” ucap Imran.
Imran melanjutkan, seharusnya di bulan september ini sudah menerima SK, tapi karena ada sesuatu dan lain hal maka belum bisa. tapi dicarikanlah solusi yang bermanfaat dan berarti, dilahat dulu oleh walikota rujukan perwako atau aturan nya nanti.
“Untuk ke KemePAN-RB di tahun 2023, kami bakal diberikan fasilitas yang luar biasa yaitu menjadikan kantor Dinas Pendidikan sebagai posko FGLPG ini, kita lihat sajalah ke depan” ungkapnya.
“intinya hari ini kami dapat beraudiensi dengan Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa. Sekarang duduk permasalahan sudah jelas. Inilah yang kita harapkan dari Pemerintah Kota Padang. Dalam pertemuan ini kami telah saling memaafkan dengan Pemerintah Kota Padang terhadap aksi yang telah dilakukan kemarin. Kami juga sepakat dengan Bapak Wali Kota, untuk mengawal dan menunggu pengangkatan 1.226 tenaga honor untuk diangkat sebagai guru P3k pada tahun 2023 tanpa tes lagi,” sambungnya.
Perwakilan FGLPG ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang yang telah menerima audiensi di Rumah Dinas. Kami juga ucapkan terimakasih kepada bapak Wali Kota Padang, yang telah memperjuangkan nasib kami para guru Honorer di Kota Padang sejauh ini,” pungkasnya.
(HT/Riko)
