Padang Panjang | Topsumbar – Wakil Wali Kota, Drs. Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan kegunaan memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di area Rapat Bappeda.
Wawako Asrul mengatakan, tersedia lebih dari satu kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko. Di antaranya, kebijakan perkembangan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan peluang kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.
“Angka kemiskinan Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2021 berada terhadap angka 5,92%. Untuk target penurunan angka kemiskinan tahun ini ditargetkan terhadap angka 5,64% dan terhadap 2023 diangka 5,36%,” sebutnya.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, tersedia lebih dari satu kendala. Yakni keterpaduan validasi knowledge terbatas, integrasi program aktivitas tetap kurang, pendanaan yang tetap terbatas, pola kemitraan belum optimal.
Terkait perihal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan aktivitas penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur tentang dalam penanganan kemiskinan sesuai saran wali kota dan wakil wali kota.
Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil belajar tiru yang dilaksanakan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi terhadap 3 Juli lalu.
“Dari kunjungan tersebut, tersedia lebih dari satu perihal yang mampu diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda perihal penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi knowledge ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi,” tuturnya. (AL)
