Padang Panjang | Topsumbar – Wakil Wali Kota, Drs. Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.
Hal ini disampaikannya didalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di area Rapat Bappeda.
Wawako Asrul mengatakan, ada sebagian kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko. Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.
“Angka kemiskinan Kota Padang Panjang sepanjang th. 2021 berada terhadap angka 5,92%. Untuk obyek penurunan angka kemiskinan th. ini ditargetkan terhadap angka 5,64% dan terhadap 2023 diangka 5,36%,” sebutnya.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, didalam penanggulangan kemiskinan, ada sebagian kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kesibukan tetap kurang, pendanaan yang tetap terbatas, pola kemitraan belum optimal.
Terkait perihal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kesibukan penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur tentang didalam penanganan kemiskinan sesuai wejangan wali kota dan wakil wali kota.
Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dijalankan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi terhadap 3 Juli lalu.
“Dari kunjungan tersebut, ada sebagian perihal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda mengenai penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem Info data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi,” tuturnya. (AL)
