Padang | Topsumbar – Utusan para guru honor yang mengajar dan mengabdi di Pemerintah Kota Padang menggelar aksi damai ke gedung DPRD Kota Padang, Senin (22/08/2022). Aksi tersebut untuk menanyakan nasib yang tak jelas ujungnya, setelah lulus passing grade ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Tak jelasnya nasib ratusan guru honorer tersebut, membuat mereka mengadukan permasalahan yang terjadi ke Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Amril Amin, serta sejumlah anggota dewan.
Koordinator Aksi Damai Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) PPPK Kota Padang Imbron SPd.I mengatakan, sebanyak 1226 orang lulus ujian passing grade PPPK. Kepada Walikota Padang dan BKPSDM para guru meminta kejelasan tentang hasil pertemuan ke Menteri PAN-RB beberapa waaktu lalu.
Guru yang tidak mendapat kejelasan formasi dari Pemko Padang ini sebut Imbron, hingga saat ini tidak mendapat kejelasan perihal nasib mereka. Bahkan Walikota Padang bersama Kepala BKPSDM sudah menanyakan permasalahan ini ke Kemenpan RB, akan tetapi hasil pertemuan dengan kementerian terkait tidak juga diungkapkan.
“Malahan Kepala BKPSDM berkoar-koar kepada para guru agar tidak ada intimidasi apapun. Akan tetapi, para guru honorer malah mendapat intimidasi dari kepala sekolah tempat mereka mengabdi agar tidak melakukan aksi demo ke DPRD Padang. Kalau kita ikut demo, maka kepala sekolah akan memecat kami. Luar biasa intimidasi dari kepala sekolah. Hal ini tak sesuai dengan pendapat dari Kepala BKPSDM,” ucapnya.
Ratusan guru yang hadir demo tidak meminta apa-apa kepada Pemko Padang. Pihaknya hanya minta diperhatikan kejelasan perihal formasi PPPK untuk guru yang sudah lulus passing grade, sambungnya.
“Oleh karena itu, dimohon kiranya kepada Anggota DPRD Padang untuk menyalurkan aspirasi kami kepada Walikota Padang. Kalau bukan kepada Anggota DPRD, kepada siapa lagi kami mengadu,” pintanya.
Sebelumnya, Walikota Padang Hendri Septa terbang ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer. Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Kepala BKPSDM, Arfian menemui Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. Di ruang kerjanya, Wako Hendri Septa dan Kepala BKPSDM Arfian menanyakan langsung tentang penghapusan tenaga honorer dan solusinya.
“Kita sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri PAN-RB. Kita akan perjuangkan nasib kawan-kawan honorer,” kata Hendri Septa.
Selain itu, Wako Hendri Septa juga memperjuangkan nasib sebanyak 1.228 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas yang ditetapkan. Hendri Septa berharap, seluruh honorer guru dapat masuk ke dalam aplikasi e-formasi.
“Kita sudah menyampaikan permohonan agar seluruh honorer guru yang lulus passing grade dapat masuk ke dalam e-formasi,” kata Hendri Septa.
Sekretaris Menteri PAN-RB Rini Widyantini berjanji akan menyampaikan hal ini langsung kepada Deputi yang menangani. Saat ini, Deputi yang membidangi hal tersebut sedang berada di luar kota.
“Tadi Sekretaris Menteri berjanji akan membicarakan hal ini dengan Deputinya pada Senin nanti,” ujar Hendri Septa dibenarkan Kepala BKPSDM Arfian.
(HT/Riko)
