Sumatera Barat | Topsumbar – Maret 2022 lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno telah menetapkan Sumatera Barat sebagai tuan rumah World Islamic Economic Forum (WIEF) 2023. Hal itu kembali disampaikan Sandiaga disela-sela kunjungannya ke Green Talao Park, Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penilaian 50 Desa Wisata terbaik, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
Dikatakan Sandi, komunikasi ke berbagai pihak terkait untuk penyelenggaraan WIEF sudah dilakukan, termasuk diantaranya Pemprov Sumbar selaku calon tuan rumah. Perhelatan forum tersebut nantinya juga akan melibatkan Bupati-bupati dan Walikota di Sumatera Barat.
Selain itu, ia menyampaikan gelaran WIEF nantinya akan sekaligus disandingkan bersama pertemuan ulama besar sedunia dengan mengambil tema ekonomi Islam dan potensi pariwisata halal atau muslim friendly tourism.
“Ini panitia lokal sedang menyiapkan, kita sudah komunikasikan juga dengan Buya Mahyeldi. Sekarang kami sedang koordinasi di tingkat kementrian dan lembaga untuk menentukan waktu tempat dan rangkaian acara,” katanya menerangkan.
Sementara keterlibatan Bupati dan Walikota, kata Menparekraf itu adalah selaku tuan rumah, yang akan menjamu penyelenggaraan event tersebut di nagari dan desa-desa wisata di Sumatera Barat.
Lebih lanjut dia menjelaskan terkait potensi pariwisata halal dan Desa Wisata yang betul-betul dapat menyentuh kebutuhan masyarakat untuk menjawab tantangan dan tuntutan situasi yang dihadapi dewasa ini. Dimana desa atau nagari telah membuktikan diri mampu melewati turbulensi ekonomi.
“Sekarang masyarakat butuh lapangan kerja, beban biaya ekonomi juga semakin meningkat. Oleh karena itu, nagari-nagari dan Desa Wisata menjadi garda terdepan, bukan hanya dari segi potensi wisata, tapi juga potensi ketahanan pangan, energi dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap nya melanjutkan.
Disamping dalam rangka penyelenggaraan WIEF dan pertemuan ulama sedunia, dipilihnya Sumbar sebagai tuan rumah juga merupakan kolaborasi bersama pemerintah dalam mendukung geliat pariwisata Sumatera Barat dengan melibatkan Kementrian Desa, Parekraf, Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota hingga ke tingkat nagari. (HT)
