Sumatera Barat | Topsumbar – Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penanganan inflasi dan memperhatikan perkembangan data inflasi pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) hingga bulan Mei 2022, Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mendorong peningkatan sinergitas yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai kunci dalam pengendalian inflasi. Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Demikian ditegaskan gubernur dalam sambutannya pada penutupan Rapat Koordinasi TPID Sumbar Tahun 2022, dengan tema ‘Tantangan dan Upaya TPID Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dan Pengaruh Ekonomi Global, di Emersia Hotel, Batusangkar, Jumat (1/7).
Menurut gubernur, Pasca Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1443H Sumatera Barat mengalami kenaikan inflasi pada bulan Mei 2022 sebesar 5,18 persen, meningkat dibandingkan realisasi April 2022 sebesar 3,93 persen. Realisasi inflasi Sumatera Barat pada bulan Mei berada di urutan ke-1 inflasi tertinggi di Kawasan Sumatera dan secara tahunan urutan ke-2 tertinggi di Kawasan Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung.
Kenaikan inflasi di Sumatera Barat pada bulan Mei 2022, lanjut gubernur disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara, harga daging ayam ras dan telur ayam ras, ikan gambolo/ikan aso aso, bawang merah dan daging sapi.
Oleh karena itu, menurut Buya Mahyeldi, kenaikan inflasi kedepannya menjadi tantangan yang luar biasa bagi tim pengendalian inflasi dalam masa pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan pengaruh ekonomi global yang memberikan andil terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan termasuk Sumatera Barat terutama di sektor perdagangan.
“Untuk itu kita juga harus mendorong adaptasi dalam inovasi pada bidang teknologi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan 4K dan sekaligus memangkas mata rantai dari petani hingga konsumen. Sehingga manfaat nilai tambah lebih banyak dirasakan oleh petani. Bukan hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user. Kemudian melakukan kerja sama perdagangan antar daerah,” ucap gubernur.
Ditambahkan juga, dengan terbukanya ruang inovasi dalam bisnis kerja sama perdagangan antar daerah, akan meningkatkan jumlah komoditas di berbagai daerah.
“Saat ini, pedagang antar daerah sudah semakin tumbuh dan berpotensi untuk diperluas ke daerah lain. Salah satunya dengan mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan atau badan usaha milik daerah (BUMD),” sambung gubernur.
Rakor TPID ini merupakan lanjutan dari rapat high level meeting Tim pengendalian inflasi yang dihadiri TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, beberapa waktu lalu yang telah melahirkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh TPID provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Hadir sebagai narasumber dalam rakor ini
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Perekonomian RI, Ferry, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI Eka Chandra Buana. Koordinator Akses Pangan Badan Pangan Nasional RI, Hasanuddin, dan Koordinator Kelompok Kebijakan, Kementerian Pertanian RI, Budi WWaryanto
(Ha/red)
