DHARMASRAYA | Topsumbar – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memimpin apel gabungan bulan Juli di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (4/07/22).
Dalam amanatnya, Sutan Riska menyampaikan banyak pesan serta arahan untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya khususnya kepada seluruh peserta apel gabungan awal bulan Juli 2022.
Salah satu pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu yaitu motivasi terbaik dari Menpan terkait menghilangkan non ASN. Diantaranya guru non ASN yang berkisar 300 ribu itu supaya dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan diskusi atau saran yang diminta Menpan, ia mengungkapkan bahwa seluruh non ASN yang akan menjadi PPPK nantinya diharapkan tidak mengikuti ujian lagi. Hal ini dikarenakan kalau non ASN tersebut mengikuti ujian, maka dipastikan tidak akan lulus.
“Alhamdulillah, saran dari saya disepakati Menpan kalo pegawai non ASN yang akan menjadi PPPK tidak perlu mengikuti ujian karena dipastikan tidak akan lulus. Dan, beliau akan membuat regulasinya sebanyak tiga point. Ini merupakan tekad beliau yang sangat baik sekali, untuk kepentingan para pengabdi Negara,” ujar Bupati dua periode.
Selain itu juga, Bupati meminta kepada seluruh ASN agar dapat serius mengecek kesehatan sebanyak tiga bulan sekali, seperti rajin mengecek tensi, gula, kolesterol dan lain sebagainya. Rajin mengecek kesehatan ini diharapkan agar tidak terjadi apa apa di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, Bupati meminta kepada Sekda untuk dapat menganggarkan pengecekan kesehatan kepada seluruh ASN terutama Kepala Dinas, pegawai, termasuk sopir. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjaga kesehatan.
“Saya minta kepada Sekda agar ini dapat dianggarkan, agar kesehatan pegawai kita semuanya dapat terjaga dengan baik. Karena kesehatan itu nomor satu, jika sudah sakit maka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik,” tegas Bupati lagi.
Selain itu berdasarkan permintaan Menpan, Bupati minta kepada Kepala BKPSDM agar dapat Peningkatkan Mutu dan Kesidiplinan Sumber Daya Manusia di Aparatur Sipil Negara. Jadi, tugas dari BKPSDM bukan hanya untuk sekedar mutasi saja tapi dapat menerapkan Fingerprint yang terkoneksi dengan adroid agar terlihat lokasi ASN tersebut. Dan terkoneksi langsung di IPAD Bupati, sehingga Bupati nantinya dapat memantau langsung absesnsi ASN yang benar benar masuk dan bekerja.
“Saya minta kepada Sekda agar dapat mengurus terkait kedisiplinan pegawa ini, karena saat ini zaman sudah canggih. Jadi membiasakan sesuatu yang belum biasa menjadi biasa. Karena pada umumnya, ASN yang paling ditakutkan adalah permasalahan tentang kedisiplinan. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan tunjangan ASN maka kedisiplinannya harus diterapkan lebih dahulu. Program ini sudah saya minta sejak periode pertama, jadi saya minta tolong diproses segera mungkin agar dapat meningkatkan mutu kedisiplinan,” tegas Bupati lagi.(**)
