SIMPANG AMPEK | TOP SUMBAR–Ketua Komisi IV pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Zulkenedi Said, mengatakan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), membutuhkan kiat dalam mengembangkan kawasan pesisir pantai barat daerah itu sebagai salah satu cara membangun kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan disela-sela kegiatan Reses Perseorangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, di aula kantor tersebut pada Jumat (24/06).
“Pasaman Barat memiliki garis pantai terpanjang di provinsi ini dengan bentangan memanjang mulai dari Pantai Air Bangis hingga pesisir pantai Katiagan yang berbatasan dengan Kabupaten Agam, ” ungkapnya.
Dengan bentangan sepanjang 152 kilometer lebih itu, ulasnya, seharusnya dapat dijadikan salah satu sektor penggerak ekonomi kerakyatan dan menjadi kawasan penunjang bagi pertumbuhan tingkat kesejahteraan tak hanya di wilayah permukiman sekitar pantai.
Melainkan juga mampu menyangga konektivitas dengan permukiman yang ada di dataran lebih tinggi seperti Kecamatan Pasaman dan Talamau.
Menurutnya, jika dilihat dari strategi penganggaran oleh pihak pemerintah daerah setempat, potensi besar tersebut nyaris belum tersentuh karena untuk pembiayaan pembangunan kawasan pantai membutuhkan dana yang cukup besar.
“Sementara perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), target realisasi secara keseluruhan baru sebesar Rp 120 miliar dan itu artinya ketergantungan pemerintah daerah akan kucuran dana dari pihak Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat lah tinggi, ” ulasnya.
Untuk itu, lanjutnya, tentu sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang berkualitas dengan pihak pemangku kepentingan dan kebijakan lebih tinggi agar program pembangunan yang dirancang untuk kemakmuran masyarakat bisa diwujudkan secara bersama.
Ia mengingatkan, membangun konektivitas antar wilayah melalui kegiatan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk disegerakan, agar seluruh lini perekonomian masyarakat mulai dari perkebunan, pertanian hingga ketersediaan moda transportasi darat dan laut serta udara mampu hidup dan bisa memberikan penghidupan yang layak bagi semua masyarakat.
“Kesampingkan dahulu segala ego politik dan mari sama-sama membangun Pasaman Barat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing karena tanpa kebersamaan dan kekompakan antar lembaga maka hampir dipastikan apapun yang dirancang tidak akan mampu terealisasikan sesuai harapan dan perencanaan awal, ” pintanya.
Disinggung tentang persentase tingkat pemanfaatan kawasan pesisir di daerah itu, ia menegaskan sejauh ini besarannya baru sekitar 30 persen saja dan itu semuanya dipicu oleh lemahnya penguatan infrastruktur dan tata kelola bidang kemaritiman oleh pihak pemerintah daerah.
“Padahal dengan berkembangnya kawasan pesisir barat pulau Sumatera, seharusnya bisa dijadikan momentum oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk bersegera merancang pengembangan kawasan garis pantai untuk digelorakan tak hanya sebagai daerah penghasil ikan namun lebih dari itu dapat kiranya berkembang menjadi kawasan pengembangan kepariwisataan dengan segala ikutannya yang tentu saja harus melibatkan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir itu sendiri, ” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda setempat, Harlina Syahputri SH MM, mengatakan pihaknya sangat berharap kepada Zulkenedi Said selaku Anggota DPRD provinsi asal daerah itu, dapat membantu menarik dana-dana dari provinsi hingga pusat agar pembangunan dan pengembangan wilayah beserta program kerja yang direncanakan dapat berjalan baik.
“Kami akan berusaha memenuhi segala persyaratan administrasi yang diminta karena meskipun nilai APBD berada pada besaran Satu Triliun Rupiah lebih namun belum lah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang direncanakan, ” sebutnya.
Ia berharap, dengan terbentuknya kolaborasi dan terbangunnya kualitas komunikasi yang baik maka Pasaman Barat dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah pemekaran lainnya seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan.
“Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam pembangunan serta mendapatkan pelayanan prima sebagai tujuan akhir dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan, ” tutupnya.
(Rully Firmansyah)
