Sumatera Barat | Topsumbar – Meski dianugerahi alam yang indah dan tanah yang subur, harus diakui bahwa Sumatera Barat (Sumbar) merupakan etalase bencana yang membutuhkan keawasan, kesiagaan, dan kewaspadaan. Meningkatkan respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan darurat kebencanaan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di ZHM Premiere Hotel, Padang, Senin (13/6/22).
Membuka kegiatan yang dihadiri oleh Kalaksa berikut TRC BPBD dari seluruh Kabupaten dan Kota itu, Wakil Gubernur Audy Joinaldi menyampaikan, keberadaan TRC yang sinergis dan terpadu sebagai antisipasi bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi sangat penting di wilayah rawan bencana seperti di Sumbar.
Disamping itu, Wagub juga berpendapat, ke depan perlu ada Perda yang mengatur standar minimal untuk pembangunan rumah, utamanya sebagai langkah antisipasi gempa bumi yang kerap terjadi. Hal ini menjadi perhatian Wakil Gubernur paska bencana gempa yang terjadi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat beberapa waktu lalu.
“Barangkali ini perlu kita bicarakan bersama, memang cost pembangunan rumah akan naik, tapi dengan regulasi, saya rasa kerusakan bangunan yang membahayakan keselamatan bisa diatasi,” usulnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Jumaidi mengharapkan agar melalui melalui bimbingan teknis TRC tersebut, respon baik pemerintah maupun anggota TRC dalam memberikan pelayanan dan penanganan darurat dalam penanggulangan bencana menjadi semakin baik.
“Harapan kita kegiatan ini dapat memperlancar komunikasi seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan, serta dapat menyampaikan saran yang tepat dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang penting adalah bagaimana tim reaksi cepat melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lapangan ke pos komando di lokasi bencana,” ungkap Jumaidi.
Dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Pengunsi BNPB, Yusrizal, kegiatan yang berlangsung dua hari hingga 14 Juni 2022 itu juga diikuti oleh Dinas Sosial Prov. Sumbar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Basarnas serta instansi vertikal lainnya.
(ht)
