Dharmasraya | Topsumbar – DPRD Kabupaten Dharmasraya menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2021, di ruang sidang Sekretariat DPRD, Selasa (31/05/2022).
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yakni meminta pemerintah daerah menerapkan kebijakan skala prioritas dalam menghadapi dinamika pasca pandemi karena iklim investasi dan pengembangan reformasi struktural guna memulihkan ekonomi dan produktivitas daya saing daerah.
Dalam penyampaian umum pandangan fraksi juga disentil mengenai pencapaian opini WTP agar semakin memupuk dan menyadarkan semua pihak untuk bersama memajukan dan membangun Dharmasraya secara keseluruhan.
Selain itu, belum sesuainya perencanaan dan realisasi terkait pendapatan asli daerah sehingga perlu kerja keras dan pengoptimalan OPD-OPD terkait dalam pencapaian pendapatan asli daerah. Sehingga Dharmasraya bisa meraih kesuksesan dalam otonomi daerah karena salah satu indikatornya adalah kemandirian daerah yang tentunya ditopang oleh pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain pernyataan di atas, fraksi DPRD juga meminta penjelasan teknis SILPA, serta harapan agar SILPA bisa dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan diprioritaskan untuk insfratruktur kesehatan dan lingkungan. Hal lain juga mengenai realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya 63,46 persen, dan retribusi tempat khusus parkir hanya 57,3 persen.
Bukan itu saja, mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau lebih dikenal dengan bedah rumah yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran DPR-RI melalui surat dari Kementerian PUPR yang ditujukan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebanyak 200 usulan calon penerima bantuan dengan 75 usulan berada di Nagari Sungai Dareh.
DPRD juga menyorot kehadiran OPD, pemerintah kecamatan, nagari yang hadir dalam rapat paripurna harus dievaluasi. Belum lagi kekosongan jabatan Wakil Bupati Dharmasraya.
Disisi lain juga disampaikan mengenai adanya sistem zonasi untuk tingkat SD dan SMP, kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali karena banyak sekolah negeri yang masih kekurangan siswa baru.
Dua tahun terakhir akibat dampak dari Pandemi Covid-19 banyak pembangunan yang tidak terlaksana serta masih banyaknya aset-aset insfratruktur terutama jalan yang tidak tersentuh pemeliharaan dan perawatan akibatnya banyak jalan-jalan yang rusak.
Pencapaian-pencapaian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD merupakan pencapaian yang maksimal, sehingga untuk anggaran tahun berikutnya sudah dapat memfokuskan arah kebijakan kepada prioritas baru.
UPTD peralatan dan perbekalan PUPR Kabupaten Dharmasraya yang memegang peranan penting sebagai pelaksana tugas teknis operasional alat-alat berat yang sekaligus merupakan tempat pemeliharaan penyimpanan dan perbaikan, terlihat adanya alat-alat mobilitas (sarana pengangkut) yang rusak sehingga apabila saat dibutuhkan tidak bisa dimanfaatkan karena ini berkaitan dengan PAD.
Berkenaan dengan kegiatan yang pelaksanaannya tidak terealisasi dalam APBD tahun 2021, terutama kegiatan fisik agar dapat direalisasikan di tahun 2022.
Juga, masih adanya tenaga pengajar ditarik dari tempat kerjanya dan diangkat sebagai tenaga struktural, sementara kita masih kekurangan tenaga pengajar.
Sebelumnya, melalui rapat paripurna ada tujuh orang juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan umum yang nota penjelasanya telah disampaikan Bupati pada Senin (30/05) lalu. Adapun tujuh orang juru bicara tersebut yakni:
1. Ari Prabowo, S.Pd dari Fraksi Gotong Royong
2. Zulhendri dari Fraksi Golongan Berkarya
3. Yulindo Sari Mukhtar, S.E Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Alisa Septiani dari Fraksi Gerindra
5. Ampera Dt. Labuan dari Fraksi Nasdem
6. Ardison dari Fraksi Nurani Demokrat
7. H. Herman, S.E dari Fraksi Bangsa Sejahtera
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Pariyanto didampingi Wakil Ketua Adi Gunawan dan Ade Sudarman.
(Yanti)
