Memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak dalam pemenuhan hak-haknya merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka pembangunan daerah kedepannya, perlu adanya langkah strategis terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
Demikian disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Kebijakan dan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), di Hotel Grand Rocky, Bukittinggi, Selasa (28/6/2022).
“Perempuan memegang peranan penting dan strategis dalam kemajuan suatu daerah. Dalam suatu hadis Rasullah SAW mengatakan bahwa perempuan merupakan tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya,” terang gubernur.
Kemudian Gubernur menceritakan istrinya, Ummi Harneli Mahyeldi, selaku Ketua TP. PKK Provinsi Sumbar, pernah menyempatkan dirinya untuk pergi pukul tiga dini hari untuk memeriksa tempat-tempat hiburan yang masih memperkerjakan anak-anak dibawah umur.
“Anak-anak seharusnya gak bekerja, mereka masih dibawah umur. Mereka harus mendapat pendidikan yang layak di usianya,” tegas gubernur.
Terakhir gubernur menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar terus memberikan arahan bagi para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan dan budi pekerti dan agama yang baik di lingkungan rumah.
“Keluarga ini jadi kata kunci untuk mendidik anak-anak sehingga kehidupannya baik. Melalui rakor ini diharapkan orangtua mampu membina keluarganya,” kata gubernur
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Keluarga, Irsyad, menyampaikan harapannya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dapat terintegrasi dengan baik, dan pertemuan ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk terus berkiprah secara nyata dalam mewujudkan persiapan sumberdaya manusia di Sumbar.
(Ha/red)
