Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat setidaknya 684 bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021 di berbagai daerah di Sumatera Barat (Sumbar). Rangkaian bencana tersebut didominasi puting beliung dan banjir dikarenakan cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi dengan total mencapai 400 kejadian.
Kejadian bencana yang merata di 19 kabupaten dan kota tersebut menurut Kepala BPBD Sumbar, Jumaidi, berdampak pada 1.665 jiwa dan 1.186 KK serta 87 unit bangunan rumah dengan total kerugian mencapai Rp12,4 miliar lebih.
Lalu, apa saja yang sudah dilakukan BPBD Provinsi Sumbar terkait bencana sepanjang 2021 tersebut? Jumaidi menjelaskan, BPBD menjalankan langkah-langkah penanganan kebencanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan institusi terkait. Diantaranya penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan sarana dan prasarana vital.
“Untuk penganggaran, selain dana BTT, kalau ada SK tanggap darurat, maka untuk bencana yang lain disupport oleh provinsi dalam bentuk logistik dan sarana prasana lain sesuai jenis bencananya. Support provinsi tersebut baik oleh BPBD, Dinsos, BMCKTR, PSDA, Balai Sungai, Baznas dan lain-lain,” kata Jumaidi, saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).
Namun, lanjut Jumaidi, Itu tidak berlaku untuk semua bencana, tergantung skalanya, apakah ringan, sedang atau berat.
“Kalau bencana itu ringan dan bisa hanya diatasi setingkat kecamatan atau kabupaten dan kota tentu itu sudah teratasi oleh daerah masing-masing. Data 684 bencana tahun 2021 itu adalah akumulasi kejadian ringan, sedang dan berat,” jelasnya.
Sementara itu, terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, Kabid Kedaruratan & Logistik BPBD Sumbar, Rumainur, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejauh ini telah melakukan pendampingan terhadap dua kabupaten tersebut dalam melakukan pendataan kerusakan baik pemukiman, insfrastruktur maupun sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Dalam hal ini yang sudah selesai pendataannya dan sudah selesai di verifikasi adalah Kabupaten Pasaman sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses finalisasi verifikasi data berupa kelengkapan by name by addres,” ujar Rumainur.
Selanjutnya, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses rencana pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) yang disusun oleh masing-masing kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dasar rekomendasi Gubernur Sumatera Barat untuk pengajuan bantuan rehabilitasi ke tingkat pusat (BNPB dan Kementrian terkait)
“Langkah lainnya adalah pendampingan dan koordinasi dalam pembangunan Huntara (Hunian Sementara) yang banyak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Sedangkan pembangunan Huntap (Hunian Tetap) akan dibantu oleh BNPB dan telah dilakukan persentasi kesiapan oleh Pemkab Pasaman di BNPB dan kementrian PU yang didampingi oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam proses penetapan SK Huntap,” sambung Rumainur.
Sementara itu, untuk distribusi logistik, Dinas Sosial Provinsi Sumbar, menurut Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Sumbar, Iskandar, Dinsos telah mendistribusikan logistik berupa permakanan dari APBD Provinsi Sumbar, juga dari Kementerian Sosial yang diserahkan ke gudang logistik Dinsos Kab Pasaman Barat dan Pasaman yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di kedua kabupaten berupa mie instan, air mineral, kopi, susu kental, teh dan gula pasir.
“Dinsos juga mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), petugas terkait bencana Pasbar dan pasaman dari Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Kota se-Sumatera Barat selama masa tanggap darurat sebanyak 285 orang dengan melakukan berbagai kegiatan,” ungkap Iskandar.
DP3AP2KB juga mengambil Peran. Kepala DP3AP2KB, Gemala Ranti mengatakan pihaknya melakukan pendampingan kepada korban bencana gempa pada tiga tahap, mulai dari mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana, yakni psikologi support sebagai upaya pemulihan psikologis anak korban gempa.
“Kita menggandeng psikolog untuk melakukan pemantauan dan assesment terhadap dampak psikologis perempuan dan anak pasca bencana dan menyusun strategi pemulihan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil assesment. Termasuk mengajak Kementerian PPPA bersama jejaringnya membantu kebutuhan untuk perempuan dan anak, dan dibantu 300 paket kebutuhan anak dan perempuan,” ungkap Gemala Ranti.
Sedangkan untuk bantuan perbaikan infrastruktur baik sungai dan lainnya sudah dilakukan oleh Dinas PSDA dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar (tahap 1) dan sekarang sedang diusulkan (tahap 2) dengan nilai sebesar Rp2 miliar (dalam proses).
Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat, juga ikut berperan ketika terjadi gempa di Kabupaten Pasbar dan Kab. Pasaman Antara lain, menurut Kadis Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani, pendataan rumah yang rusak akibat gempa. Selanjutnya berkolaborasi dengan Ranah Rantau Circle, Fakultas Teknik Unand, Kogami, Politenik Negeri Padang, membantu masyarakat membuat kurang lebih 60 Huntara di Desa Timbo Abu Nagari Kajai Kab. Pasaman Barat.
“Kita juga mendirikan klinik konstruksi, yang membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang teknik perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Selain itu saat ini sedang tahap rekruitmen tenaga fasilitator untuk rehabilitasi 50 unit rumah tidak layak huni di Nagari Kajai Kab. Pasaman Barat tahun 2022,” ujar RRifda
(Ha/red)
