SIMPANG AMPEK | TOP SUMBAR–Akademisi yang juga merupakan dosen ilmu politik pada FISIP Universitas Andalas Padang, DR Indah Adi Putri, mengatakan peradaban tertinggi suatu bangsa adalah ketika pemimpin dan rakyatnya mampu membuat aturan dan bisa dipatuhi sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Dialog Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan di Aula Hotel Gucci Batang Toman yang diikuti oleh utusan masyarakat berbagai kecamatan di daerah itu, Rabu (22/06).
“Karena pada dasarnya antara kekuasaan dan kebijakan memiliki hubungan yang erat, secara normatif yaitu meraih kekuasaan secara bijak menggunakan kebijakan dan menggunakan kekuasaan untuk melahirkan kebijakan yang bijak, ” ungkapnya.
Menurutnya, jika sebuah proses pengambilan kebijakan dilakukan diluar norma dan aturan yang berlaku, maka itulah yang biasa disebut politisir dan biasanya hasil yang diterbitkan akan menerima penolakan dari masyarakat karena biasanya hanya menguntungkan terhadap pihak-pihak tertentu saja.
Ia mengatakan, salah satu pemicu adanya aksi unjuk rasa kebanyakan terjadi situasi seperti itu yang mengakibatkan tidak berjalannya secara secara baik sistem politik baik berupa komunikasi hingga penerapannya sebagai sebuah regulasi ataupun kebijakan dari pemimpin berbagai tingkatan.
“Unjuk rasa atau aksi demo adalah jalan terakhir dalam iklim demokrasi, seharusnya bisa dicegah dengan melakukan pendekatan persuasif dengan melakukan langkah jaring aspirasi dan permasalahan untuk disalurkan atau diselesaikan melalui fungsi dan tatanan pemerintahan yang sah, ” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H Zulkenedi menyampaikan, menjaga peradaban tetap berjalan dan berlangsung dinamis adalah tanggungjawab setiap anak bangsa Indonesia.
“Dibidang politik dan ekonomi kebangsaan, salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana setiap individu warga negara dapat menjaga etika dan adab dalam berbangsa dan bernegara, ” sebutnya.
Ia mengatakan, selama ini dalam proses dan tahapan pemilihan cukup banyak didengar tentang kecurangan dan sikap pemaksaan kehendak oleh seseorang kepada orang lain.
Salah satunya, lanjut ia, seperti menggunakan taktik transaksional yang merupakan salah bentuk pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.
“Jika ingin mendapatkan pemimpin yang bijak dan mampu menjalankan kebijakan secara baik, maka gunakan lah hak pilih secara bijak dan penuh tanggungjawab serta kebijaksanaan yang merupakan cermin dari manusia Indonesia yang beradab dan berdaulat, ” tutupnya.
Pantauan wartawan, kegiatan tersebut diikuti sedikitnya oleh 150 orang peserta dari unsur masyarakat, partai politik dan tokoh masyarakat.
Kegiatan berlangsung selama satu hari dan dilaksanakan oleh pihak Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dengan menghadirkan narasumber dari akademisi dari Universitas Andalas Padang.
(Rully Firmansyah)
