Pesisir Selatan– Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, menyerahkan bantuan berupa 1 unit gedung kantor untuk TK Alam Nurul Ibadah, di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
Bantuan tersebut merupakan program dari Badan Pengelola Keuangan Haji beserta Lazismu yang disalurkan melalui Lisda Hendrajoni.
“Alhamdulillah, kita kembali menyalurkan bantuan Kantor Taman kanak-kanak yakni TK Alam Nurul Ibadah di Kecamatan Koto XI Tarusan. Kita berharap dengan bantuan ini dapat menunjung kegiatan yang berlangsung di TK alam ini,” ujar Lisda.
Lisda menjelaskan, nilai bantuan yang diserahkan yakni mencapai Rp.157 juta, namun diserahkan dalam bentuk fisik dan bangunan agar dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima.
Selain bantuan bangunan TK, dihari tersebut juga dilaksanakan serah terima bantuan Kandang Sapi bagi Kelompok tani di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
“ Untuk kelompok tani di lengayang, juga ada bantuan kandang sapi yang nilainya juga mencapai angka 160 juta rupiah. Bantuan juga bersumber dari BPKH, yang tadi juga langsung kita serahlan kepada Ketua kelompok taninya. Kita berharap tentunya bantuan ini dapat dimanfaat sebaik mungkin oleh kelompok tani dan dirawat agar dapat terus dipergunakan,” jelasnya.
Menurut Lisda, program bantuan untuk umat yang dimiliki oleh BKPH memiliki cakupan cukup luas, baik itu pada sektor pendidikan, pertanian, peternakan hingga perdagangan.
Sasaran dari program bantuan tersebut, tentu saja masyarakat kurang mampu ataupun yayasan yang membutuhkan dukungan.
“Kita harapkan tentunya masyarakat dapat merasakan manfaat dari bantuan dan program yang dilaksanakan oleh BPKH ini. Kami selaku anggota Komisi VIII yang bermitra dengan BPKH, tentunya akan terus mengupayakan bantuan tersebut kepada masyarakat di Daerah pemilihan, sehingga keberadaan angggota legislatif, sebagai pejuang aspirasi masyarakat dapat terwujud dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” sambung anggota Fraksi Nasdem tersebut.
Lisda juga menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan program bantuan serupa, dapat disampaikan melalui proposal resmi yang nantinya akan di survey dan ditelaah oleh tim BPKH ataupun dari Komisi VIII.
“Selagi kami masih berada di DPR RI, harapan kami tentunya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, yang akan kami perjuangkan baik itu melalui rapat ataupun program dari kementrian. Inilah kenapa kunjungan dapil dan reses terus kita laksanakan di daerah pemilihan,” pungkas Lisda.
(Re)
