Sumatera Barat | Topsumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (DPRD dan Gubernur) mengadakan pertemuan dengan perantau Minang di Jakarta, Selasa (24/5/2022). Pertemuan itu dilaksanakan di Hotel milik Sumbar, Balairung. Hadir juga mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan sejumlah pembangunan dibahas dalam pertemuan itu. “Banyak masukan untuk pembangunan yang lebih baik untuk Sumbar,” kata Supardi.
Salah satu saran pembangunan yaitu agar pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah kabupaten/ kota mensukseskan proyek Nasional jalan Tol Padang-Pekanbaru. “Hal ini agar dalam pembebasan lahan jalan tol tidak ada kecurangan atau korupsi lagi,” kata Supardi.
Selain itu, pendidikan juga menjadi perhatian perantau Minang. Menurut para perantau, kata Supardi, pendidikan Sumbar mulai menurun dari sebelumnya. “Dahulu pendidikan Sumbar menjadi pilihan para pelajar, kalau dilihat sekarang banyak yang memilih pendidikan di provinsi tetangga,” terang Supardi menguraikan.
Dalam hal Pertumbuhan Ekonomi (PE) saat ini, lanjut Supardi, cenderung rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2022-2023 diharapkan PE bisa mencapai lima persen, meski itu diluar RPJMD namun itulah yang Sumbar butuhkan. Dengan membaiknya PE maka akan berdampak pada tertekannya angka kemiskinan dan pengangguran.
Perlu kerja cerdas untuk ini, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, namun juga perantau-perantau minang yang duduk pada jajaran legislatif pusat untuk berupaya bagaimana menggaet APBN untuk kepentingan pembangunan Sumbar.
Dia mengatakan peran perantau sangat penting untuk Sumbar, namun dikarenakan adanya gate yang tercipta karena dinamika sosial, maka itu menjadi kendala optimalnya peran perantau. Dengan semangat kebersamaan maka pupuk kembali semangat untuk membangun daerah.
“APBD Sumbar cukup rendah, maka tidak seharusnya kita bertumpu pada keuangan daerah,” katanya.
Dia mengatakan APBD Sumbar berada pada kisaran Rp 6,5 triliun, jika itu sebagai tumpuan utama, bisa apa kita. Dibutuhkan inovasi kepala daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, potensi-potensi lain harus dioptimalkan termasuk perantau, banyak perantau masih duduk pada tumpuk kekuasan DPRRI atau DPD RI manfaat peluang itu.
Sementara itu mantan Mendagri RI Gamawan Fauzi mengatakan pembangunan Sumbar tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat. Hal itu tidak terlepas dari realisasi DAU dan DAK, pada tahun lalu ada APBN sebesar Rp 800 miliar tidak cair untuk Sumbar padahal daerah telah menyiapkan bentuk-bentuk program.
Menurutnya PE Sumbar dalam dua tahun terakhir tidak terlalu bagus, bahkan saat Sumbar pada taraf makmur PE hanya pada angka tujuh persen.
Dia meminta pemerintah untuk mengembalikan kejayaan sektor pendidikan Sumbar seperti masa lalu, begitupun dari pariwisata, jadikan itu sektor unggulan yang prioritas.
“Lakukan efisiensi birokrasi, dengan pelayanan tetap optimal,” katanya. (HT)
