Jakarta–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan oleh KPAI pasca penerapan pertemuan tatap muka (PTM) 100%, yang dimulai beberapa waktu lalu. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa pelaksanaan PTM 100% di sekolah mengalami kesulitan dalam menjaga jarak.
Hal ini disampaikan oleh Retno Listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, saat meminta pihak Pemprov DKI untuk mengevaluasi kembali PTM 100% di Ibukota tersebut.
“KPAI mendorong sinergi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah untuk memastikan anak-anak tetap menerapkan prokes dan tidak nongkrong dulu seusai jam sekolah,” ucapnya.
Sementara itu, Lisda Hendrajoni selaku Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi perlindungan anak ikut berkomentar. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan aturan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak didik.
“Dari awal saya selalu menegaskan, agar pemerintah tidak membuat aturan yang terkesan coba-coba, apalagi untuk anak. Dimasa sekarang, keselamatan anak jauh lebih penting agar tidak menimbulkan munculnya kasus-kasus baru di sekolah, dikarenakan diadakan PTM. Dengan adanya PTM 100%, tentunya akan sulit bagi guru ataupun petugas sekolahan untuk memantau aktivitas anak, terutama jam sepulang sekolah,” bebernya.
Lisda juga menilai, aturan yang disampaikan oleh pemerintah juga sangat mendadak bahkan terkesan tanpa ada perhitungan dan tanpa planning yang matang.
“Ini juga mendadak. Tiba-tiba PTM, terus daring lagi, terus PTM lagi dengan syarat tertentu, terus balik lagi daring. Kan kasihan orang tua juga,” ujarnya.
Politisi Fraksi nasdem tersebut menyebutkan, ada menunggu momentum, pergantian tahun ajaran baru ataupun semester dalam penerapan aturan, sehingga tidak membingungkan orang tua dan juga anak didik.
“Bisa dilihat persemester atau per tahun ajaran baru, jadi sekaligus memantau perkembangan kasus. Jik memang sudah landai (kasusnya) terapkan aturan terbaru. Apalagi sebentar lagi anak-anak sudah memasuki masa ujian, kan jadi kepikiran juga dan mengganggu konsentrasi anak,” ungkapnya.
Lisda berharap, kepada pemerintah agar betul-betul matang dalam menerapkan peraturan dan tidak gegabah, yang menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat.
“Kita semua tidak ingin anak-anak ketinggalan pelajaran. Namun disisi lain, kita juga tidak ingin pandemi ini tidak selesai-selesai. Oleh karenanya Koya berharap kebijakan pemerintah yang tegas dan perhitungan yang matang,” pungkasnya.
