Kab Solok, Top Sumbar— Merasa prihatin dengan kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Solok, Bupati Solok H. Epyardi Asda menyebut akan menyampaikan protes keras kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bupati Solok saat melakukan pertemuan dalam agenda berbuka puasa bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok. Kamis (28/04/2022) di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru.
Berawal dari keluhan yang disampaikan oleh para kepala sekolah SD dan SMP kepada Bupati Solok terkait dengan minimnya keberadaan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tenaga pengajar sehingga mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Solok.
Selama ini permasalahan kekurangan tenaga pendidik selalu menjadi sebuah preseden buruk bagi dunia pendidikan Kabupaten Solok, terutama pada daerah terisolir dan bahkan masih ada sekolah negeri yang hanya mempunyai seorang guru PNS.
Selain dari Bupati Solok, kegiatan berbuka bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP tersebut juga terlihat hadir Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauti Ardi.
Disampaikan oleh beberapa orang kepala sekolah, bahwa saat ini sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggir Kabupaten Solok hanya di isi oleh seorang guru PNS. Seperti SMP 5 Lubuk Tareh Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah, SDN 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan masih banyak lagi sekolah yang belum memiliki guru PNS.
Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada setiap sekolah, saat ini hanya didominasi oleh guru honorer yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah sehingga PBM disekolah menjadi kurang maksimal.
Mendengar langsung pernyataan dari para kepala sekolah, Bupati Solok H. Epyardi Asda merasa sedih. Dikatakannya kunci sebuah pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keberadaan serta peranan dari seorang guru yang berkompeten.
“Sebagai bupati Solok saya merasa prihatin dengan masalah ini, saya bertekad kalau itu wewenang Pemerintah Kabupaten Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin,” ujar Epyardi.
Tetapi disisi lain, Pemerintah Daerah seakan tidak bisa berkutik, karena seluruh kewenangan tentang pengangkatan guru PNS berada pada pemerintah pusat.
Menurut Epyardi, dengan kondisi yang dikeluhkan daerah seharusnya pemerintahan pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI harus turun kedaerah menyaksikan serta mencarikan solusi terbaik demi majunya kualitas pendidikan nasional.
Sebagai seorang Bupati yang diamanahkan masyarakat Epyardi sangat merasa sedih dan kecewa seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat.
“Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya mencapai ratusan, hanya ada satu orang guru PNS dan bahkan ada Kepala sekolah yang merangkap sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya,” tutur Epyardi.
Epyardi merasa kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun ke daerah, apalagi disampaikan oleh anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi bahwa Kemendikbud jarang hadir pada saat menggelar rapat bersama anggota DPR RI.
Menyikapi permasalahan ini, Bupati Solok menyampaikan protes keras kepada Kemendikbud dan akan membuat surat terbuka kepada Presiden. Seharusnya pemerintah pusat juga lebih memperhatikan kualitas pendidikan di daerah dan bukan hanya didaerah perkotaan saja.
“Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.
Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.
Epyardi berjanji, disisa masa jabatannya sebagai Bupati, dirinya akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah.
(By)
