SUNGAI SARIAK – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah untuk kedua kalinya menegaskan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih banyak turun ke lapangan agar masalah-masalah pembangunan dapat diidentifikasi dengan tepat, untuk kemudian dicarikan jalan keluar yang sesuai.
“Jadi Kepala-Kepala Dinas ini harus turun. Jangan banyak-banyak di kantor. Di kantor itu Sekretaris saja. Kalau ada masalah-masalah, cepat turun ke lapangan, koordinasi dengan daerah-daerah. Sehingga memang jelas masalah itu, jelas pula apa (kebijakan) yang akan diambil. Jadi tidak bisa di belakang meja saja,” tegas Buya, sapaan akrab Mahyeldi, saat memberikan ceramah di acara Safari Ramadan (SR) Pemprov Sumbar di Masjid Raya Cimpua, Nagari Lareh nan Panjang Sungai Sariak, Kec. VII Koto, Kab. Padang Pariaman, pada Sabtu (16/4).
Turun ke lapangan, sambung Buya, juga berarti memberikan pesan ke masyarakat bahwa Pemerintah hadir.
“Itu sehingga keberadaan pemerintah betul-betul terasa di masyarakat. Jangan ada pemerintah sama saja dengan tidak ada pemerintah. Jangan nanti masyarakat sedang susah tapi tidak ada yang menyelesaikan, ada masalah tidak ada yang memberikan jalan. Pemerintah itu harus hadir mencarikan solusi dan mencarikan jalan,” tambah Buya.
Buya menambahkan, kehadiran inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa negara memfasilitasi pejabat-pejabat pemerintahan dengan kendaraan operasional.
“Saya sebagai gubernur, berputar-putar saya keliling Sumatera Barat ini. Jadi kalau ada mobil kepala dinas masih bersih juga, masih rancak juga, itu berarti tidak bekerja,” pungkas Buya.
Sebelumnya, pesan yang sama disampaikan Buya Mahyeldi dalam kunjungan SR Pemprov di Tanjuang Baru, Kab. Tanah Datar pada Rabu (13/4). Pada saat itu Buya juga menyebutkan bahwa turun ke lapangan adalah juga wujud silaturahmi yang dapat mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dengan warganya.
Pada kesempatan yang sama, Buya juga menyebutkan bahwa Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp87,6 miliar untuk pembangunan Kab. Padang Pariaman yang tersebar di urusan pemerintahan.
“Jadi untuk 2022 ini, Dinas BMCKTE Rp25,6 miliar untuk pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain. PSDA Rp16,7 miliar. Perkimtan Rp16,3 miliar. Kesehatan Rp6,4 miliar. Kehutanan Rp5,6 miliar. Rp4,2 miliar Peternakan. Kelautan dan Perikanan Rp2,8 miliar. Perkebunan Rp4,5 miliar. Ini semua yang di atas 4 miliar saja. Lebihnya ada yang di bawah Rp2 miliar. Total Rp87,6 miliar untuk Kabupaten Padang Pariaman,” papar Buya.
Bupati Padang Pariaman, di kesempatan yang sama, menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Tim SR Pemprov ke Kab. Padang Pariaman. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan Pemkab Padang Pariaman.
Lebih lanjut Suhatri Bur mengingatkan warga Kab. Padang Pariaman untuk meningkatkan keamanan lingkungan guna mengantisipasi keramaian yang diprediksi meningkat menjelang, dan selama perayaan Lebaran 1443 H.
“Tamu banyak yang akan datang, akan rami nanti. Perlu kita antisipasi. Untuk itu, Pak Wali dan warga saya harap dapat menghidupkan kembali ronda dan sistem keamanan lingkungan lainnya. Mari sama-sama kita jaga keamanan kampung kita masing-masing,” pesan Bupati.
Kunjungan Tim SR Pemprov Sumbar malam itu ditutup dengan penyerahan bantuan bernilai total Rp90 juta lebih kepada Pengurus Masjid Raya Cimpua. Bantuan ini terdiri dari Rp50 juta dari Pemprov Sumbar, Rp10 juta dari Bank Nagari, Rp10 juta dan 200 sak semen dari PT Semen Padang, Rp5 juta dari Balairung Hotel Jakarta, Rp1 juta dan satu paket Quran dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar, serta satu paket Quran dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumbar.
(Ha/red)
