Top Sumbar – Dewan pakar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat Dr. Hary Effendi Iskandar SS, MA membeberkan Demokrasi Indonesia sekarang sedang cacat.
Hary mengatakan hal ini pada Sabtu (09/042022) saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Apa Kabar Demokrasi Hari ini dan Peran Media Massa” di D’dhave Hotel, Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat.
“Demokrasi kita sekarang dan media massa, seperti yang telah kita ketahui bahwa dari banyak survei dan kajian-kajian dari banyak riset bahwa demokrasi kita cacat. Hal ini disebabkan elektoral demokrasi Indonesia tidak bisa memberikan pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya dan memberi solusi bagi rakyat Indonesia sekarang, contohnya saja harga minyak yang begitu melambung membuat resah semua masyarakat Indonesia seharusnya pemerintah dapat menciptakan suasana nyaman bagi masayarakat di tengah krisis ekonomi yang luar biasa sulitnya seperti sekarang ini,” kata Hary.
Lanjutnya, ada sebagaian pejabat negara yang hobi membuat kegaduhan pemimpin, seperti soal pemilu yang di tunda, soal jabatan yang tiga periode. Pembatasan dalam jabatan itu ada batas maksimumnya ada dua periode saja karena sudah panjang dalam kehidupan sejarah bangsa Indonesia ini jabatan yang tidak di batasi itu cenderung tidak membuka peluang tumbuh kembangnya bangsa Indonesia, tertutup dan otoriter.
Hary merasa miris dengan demokrasi Indonesia sekarang yang mana demi kepentingan politik tertentu rela memanfaatkan situasi kriisi seperti zaman sekarang untuk membut gaduh, “Saya merasa sangat sedih melihat fenomena dimana para pejabat banyak memanfaatkan situasi krisis menjadi sebuah batu loncatan untuk memenuhi hasratnya,” ucapnya.
Media pada saat ini sangat berperan penting karena medialah yang mampu memberikan contoh, melakukan control pada pemerintah yang sedang berjalan. Hary mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya menjajah kebebasan pers saja tetapi juga memandirikan pers. Banyak sekarang media pers yang seharusnya penyambung lidah masyarakat sekarang sudah menjadi penyambung lidah para pejabat.
“Saya harap pemerintah tidak hanya sekedar memberikan kebebasan berwacana, mengkritik tetapi juga memikirkan bagaimana insan-insan pers juga berjaya,” tutupnya.
(Zulis)
