Kota Bukittinggi menjadi satu dari 50 kabupaten kota se-Indonesia yang menandatangani kesepakatan menuju kota cerdas. MoU itu ditandatangani secara virtual, di Bukittinggi Command Center, Kamis (21/04).
Menkominfo Johnny G. Plate, dalam sambutannya secara virtual, menyampaikan, tidak semua daerah bisa dikatakan smart city. Karena smart city bukan hanya tentang banyaknya platform digital atau platform aplikasi yang digunakan atau tentang ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
“Semua kota bisa dikategorikan smart city, apabila kota tersebut dapat dan mampu mendayagunakan data serta teknologi digital untuk membuat kebijakan dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Manfaat dari pendayagunaan data dan teknologi digital dalam implementasi smart city juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam birokrasi pemerintahan,” jelasnya.
Menkominfo menambahkan, gerakan menuju smart city berupaya menumbuhkan lebih banyak lagi kota-kota cerdas di Indonesia. Melalui program ini dilakukan pendampingan intensif smart city terhadap 25 kabupaten dan kota di tahun 2017, 50 kabupaten dan kota di tahun 2018, 25 kabupaten dan kota di tahun 2019 dan 48 kabupaten dan kota di tahun 2021 yang lalu.
“Secara khusus bahwa untuk tahun 2021 terdapat 7 kabupaten kota yang mendapatkan pengulangan pendampingan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian terdapat total 141 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang tergabung dalam gerakan menuju smart city sampai tahun 2021. Untuk tahun 2022 akan dilakukan pendampingan penyusunan master plan smart city bagi 50 kabupaten dan kota terpilih. Dengan penambahan ini di Tahun 2022 sebanyak 191 kabupaten kota gerakan menuju smart city Indonesia,” paparnya.
Wali Kota Bukittinggi, melalui Asisten III Setdako bersama Kadiskomifo, Erwin Umar, mengucapkan terima kasih pada Kemenkominfo yang telah mempercayakan Bukittinggi sebagai satu dari 50 kabupaten kota se-Indonesia, untuk mendapat pendampingan penyusunan master plan smart city. Program ini hadir untuk memberi pendampingan dan asistensi, sehingga kepala daerah bisa mendapatkan input formulasi kebijakan dalam rencana induk smart city yang tepat dan yang akurat.
“Pemko Bukittinggi akan mendapat pendampingan dari Kemenkominfo terhadap pengembangan 6 pilar utama smart city. Smart government, smart people, smart mobility, smart living, smart economy dan smart environment. Sehingga kedepan, Bukittinggi dapat menerapkan gerakan menuju smart city secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik,” ujarnya.
(JA)
