TopSumbar.co.id- Dr.H. Alirman Sori, SH, M.Hum, M.M, anggota DPD RI/MPR RI menegaskan, demokrasi Indonesia berada di bibir jurang yang mengkhawatirkan. Hal itu dia sampaikan saat didampuk menjadi pemateri pada sosialisasi empat pilar MPR RI yang digelar JMSI Sumatera barat, di Hotel New D’Dhave. Sabtu (9/4/2022).
Menanggapi wacana 3 periode presiden Joko Widodo, Alirman mengatakan bahwa wacana tersebut adalah kelatahan terhadap demokrasi. Hal itu karena perilaku tersebut menunjukkan ketidaktaatan terhadap konstitusi yang berlaku.
“Ditinjau dari pasal 7 UUD 1945 setelah diamandemen, maka presiden dan wakilnya memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.
Wacana perpolitikan yang seperti ini, sambungnya, juga tidak tepat disaat Indonesia sekarang sedang dalam keadaan krisis ekonomi akibat terdampak Covid-19 yang terus-menerus bertransformasi menjadi berbagai varian maupun dampak global dari perang Rusia-Ukraina.
“Pada saat rakyat menjerit akibat harga-harga yang mulai melambung dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah malah sibuk dengan isu politik yang tidak dibutuhkan rakyat,” terangnya.
Lebih lanjut ia berkata, Padahal jika kita bicara demokrasi maka pemiliknya adalah rakyat. Sedangkan Organisasi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif hanya sebagai wadah mengumpulkan orang-orang hebat sebagai perwakilan dari suara rakyat agar aspirasinya tersampaikan.
Namun di satu sisi, ia menganggap fenomena seperti ini adalah hal biasa karena Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap elit politik boleh saja menggunakan hak politiknya namun tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan.
“Alih-alih menerabas aturan konstitusional, pemerintah atau dalam hal ini presiden, semestinya menggunakan hak politiknya dengan menyampaikan usulannya tersebut pada DPR dan disetujui bersama jika memang patut merubah undang-undang terkait,” jelasnya lagi
Terakhir ia berharap agar pemerintah dapat menempuh jalur yang sesuai dengan spirit konstitusional.
“Jika kedaulatan di tangan rakyat mestinya semangat yang dibangun adalah semangat konstitusi,” tutupnya.
(Idhar)
