Padang | Topsumbar – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa akselerasi sertifikasi halal yang digulirkan akan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Hal itu disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan public hearing temu konsultasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Hotel Truntum Padang, Senin (21/3).
Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMK, sebagai bentuk jaminan kehalalan sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk agar berdaya saing tinggi,” ucap Kepala BPJPH.
“Karenanya, akselerasi sertifikasi yang kita jalankan dengan target 10 juta sertifikat halal ini sangat penting dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya bagi UMK yang menjadi sektor paling terdampak setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19,” lanjut Aqil Irham.
Dalam rangka percepatan sertifikasi halal, BPJPH melakukan sejumlah upaya seperti menyiapkan pendamping PPH yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMK.
BPJPH menyiapkan 100 ribu pendamping PPH melalui Training of Traner (ToT), Di sisi lain BPJPH juga berkolaborasi dengan Pemda melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah masing-masing.
“Industri dan ekosistem halal kita harapkan menjadi salah satu mesin inti pertumbuhan ekonomi untuk secara nyata mewujudkan visi Indonesia Maju,” kata Aqil.
Turut hadir dalam rakor ini, Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Dr. H. Helmi, M.Ag serta bupati/ walikota se-Sumatera Barat. Kota Solok diwakili oleh Wakil Wali Kota, Dr. Ramadhani Kirana Putra.
Dalam sambutan Gubernur Sumbar mengatakan, untuk mewujudkan program percepatan sertifikasi halal tersebut, BPJPH terus melakukan sejumlah upaya. Di antaranya dengan menyiapkan pendamping PPH yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMK.
“Di Sumatera Barat baru 665 sertifikasi halal Usaha mikro dan kecil, kita ada sekitar 600 ribu UMK di Sumbar,” ucap Gubernur.
Acara dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
(gra)
