Painan, | Top Sumbar — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menuntaskan angka anak putus sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pendataan terhadap anak putus sekolah saat ini tercatat sebanyak 5.988 orang anak keluarga miskin di Pessel tidak bersekolah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar saat membuka Musrenbang Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Bapeldalitbang, Selasa (15/3) siang.
“Mengenai anak putus sekolah dan hasilnya sementara kami temukan sebanyak 5.988 orang,” ungkapnya.
Data itu juga selaras dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel sebanyak 5.988 ribu lebih anak yang putus sekolah.
Dikatakan, pihaknya berharap agar semua stakeholder, seperti Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapetlitbang) Pessel, Dinas Sosial dan PMD, Kecamatan dan Nagari dapat bekerjasama dan berkoordinasi sehingga data anak putus sekolah ini bisa dituntaskan.
Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menuntaskan anak putus sekolah ini sebagai upaya mendukung program Wajib Belajar yang dicangankan pemerintah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Pastinya kami berharap dan menargetkan di tahun 2022-2023 mendatang berhasil menuntaskan anak putus sekolah itu,” ujarnya..
Dijelaskan, faktor pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas kerja.
Seiring itu, kebutuhan mendasar dalam mewujudkan visi daerah tidak saja dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana fisik. Tapi juga melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Dua hal itu dilakukan secara bersamaan agar kualitas SDM masyarakat Pessel secara umum benar-benar bisa tercapai sesuai visi-misi daerah.
“Untuk tahap awal, kita telah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP itu diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2021 lalu, dengan besar anggaran yang digelontorkan melalui APBD Rp2,7 miliar, dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp5,4 miliar selama satu tahun,” jelasnya.
Lebih lanjut Rusma Yul Anwar mengatakan, pendidikan gratis merupakan perlu diaktualisasikan ke dalam bentuk nyata, sekaligus sebagai realisasi dari visi-misi Bupati/Wakil Bupati Pessel, sebagaimana dijanjikan pada suksesi Pilkada 2020 lalu.
Dengan begitu, pihaknya mengharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan pada 2026 yakni bisa masuk 5 (lima) besar dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat.
“Program pendidikan gratis merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan anak putus sekolah, di samping untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus bangsa yang berakhlak dan beriman. Makanya ini menjadi prioritas utama bagi kami,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan gratis di Pesisir Selatan disebut dengan tagline Pendidikan ‘Tacelak’, yaitunya Tangguh, Cerdas dan Berakhlak, yang dalam kamus Minang-Indonesia, Tacelak berarti terlihat jelas atau memiliki daya tarik.
Adapun makna Tangguh, lanjut bupati, bermakna sukar dikalahkan, andal dan berdaya saing. Tak hanya regional, tapi juga nasional dan internasional. Cerdas, dalam artian sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir.
Tajam pemikirannya untuk berpikir dan memiliki nilai-nilai kreativitas yang tinggi. Sedangkan Berakhlak bermakna memiliki budi pekerti yang luhur, dengan dasar keimanan.
“Saya berharap ini harus menjadi cita-cita dan semangat bersama. Karena mendapatkan jaminan pendidikan merupakan hak bagi semua warga yang semestinya harus diakomodir dari sejak lama,” ucapnya.
Ia menjelaskan, untuk tingkat SMA/SMK akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menjangkau semua tingkatan, mulai dari SD hingga SMA/SMK mencapai Rp 16 miliar.
“Program pendidikan gratis melalui alokasi anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk 1 tahun yang sudah digunakan sebesar Rp2,7 miliar sejak Juni 2021 lalu itu adalah untuk menyubsidi kekurangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN. Ternyata ini sangat membantu, sebab sekarang tidak ditemui lagi anak usia 15 tahun yang putus sekolah di daerah ini,” terangnya. (RD)
