Pesisir Selatan | Top Sumbar — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menegaskan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan telah membentuk tim untuk akselarasi percepatannya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional di tengah pandemi COVID-19, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran Presiden tentang P3DN.
“Artinya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan komit dalam pelaksanannya,” ujar bupati usai pertemuan dengan presiden saat acara puncak Aksi Afirmasi sekaligus Rakornas Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali.
Pertemuan turut hadir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pada acara yang berlangsung dari 23-25 Maret 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menugaskan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul menghadiri business matching secara virtual.
Dalam arahannya presiden meminta seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi supaya membelanjakan paling sedikit 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyerap produk dalam negeri.
Dari simulasi perhitungan 40 persen belanja untuk produk dalam negeri yang ada pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah nilai transaksinya diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Dengan porsi belanja 40 untuk produk dalam negeri tersebut Presiden optimis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat hingga 1,71 persen.
Namun kenyatannya menurut Presiden saat ini masih banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang cenderung belanja produk impor dalam pengadaan barang dan jasa.
Bupati melanjutkan dengan simulasi perhitungan pertumbuhan seperti itu, bupati optimis pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan bisa di atas 5 persen, dengan base line di 2021 3,37 persen.
“Ini tentu akan kita laksanakan di daerah, sebagai bagian dari keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal,” tutur Bupati.
Bupati menyampaikan telah memerintahkan agar draft Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan P3DN agar progres percepatan segera bisa dilakukan di daerah.
Pada kesempatan itu Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul mengatakan Tim P3DN bakal melakukan monitoring koordinasi, evasluasi dengan seluruh perangkat daerah.
Menyampaikan laporan dari setiap proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3DN di Pesisir Selatan pada penanggung jawab kegiatan.
Kemudian lanjutnya melakukan pendataan terhadap produk lokal untuk masuk dalam e-katalog daerah, yakni produk yang telah memiliki kandungan komponen dalam negeri minimal 40 persen.
Menurutnya Pesisir Selatan memiliki sejumlah produk yang dihasikanl Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal yang layak masuk dalam e-Katalog.
“Jika misalnya terdapat perbedaan perhitungan biaya nanti bisa disesuaikan,” terangnya.
Dirinya optimis upaya percepatan P3DN secara otomatis berdampak positif pada sektor perdagangan serta pelaku Industri Kecil dan Menengah di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu.
Hal tersebut iuga sejalan dengan target pemerintah kabupaten yang mematok omzet produk ekonomi kreatif sebesar Rp50 miliar pada 2026. (RD)
