Kota Solok | Topsumbar – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program tambahan Pemerintah di masa PPKM, dimana fungsi dan tujuannya adalah berupa bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.
Guna memastikan penyaluran BPNT tersebut tuntas diberikan kepada penerima sasaran program, H. Muhammad Asli Chaidir, SH, Anggota Komisi VII DPR RI yang berasal dari Dapil 1 Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Solok meninjau langsung pelaksanaan penuntasan transaksi pemanfaatan bantuan sosial (bansos) sembako PPKM 2021 dari Kemensos RI.
Dalam kunjungannya, Politisi Partai Amanat Nasional itu disambut oleh Wakil Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE. MM, Kepala Dinas Sosial Kota Solok Zulfadli, SH, MP, Pimpinan Wilayah BRI Sumbar diwakili Pimpinan Cabang Solok, Algani, bertempat di aula kantor Dinas Sosial Kota Solok, Kamis (17/2).
Turut serta dalam kunjungan ini, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI, Dra. Mira Riyanti Kurniasih, M.Si, Kepala Dinas Sosial Provinsi diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Drs. Suyanto.
Dalam sambutannya, Asli Chaidir mengatakan bahwa kendala yang terjadi di lapangan adalah lebih dari 50% peserta penerima bantuan ini tidak bisa menggunakan ATM, sehingga uang bantuan tersebut “diam” di Bank kurang lebih 2,7 triliun rupiah.
Menurutnya, anggaran yang tidak tersalurkan dengan tuntas itu, pada 31 Desember 2021 harus kembali ke kas negara, termasuk Kota Solok.
“Kami bermohon kepada Menteri Keuangan kiranya untuk memperpanjang waktu dalam penyaluran ini, Alhamdulillah dikabulkan,” tutur Asli Chaidir.
Oleh karena itu dia meminta kepada petugas yang ada untuk membantu proses pencairan bantuan tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan tepat waktu. Ia berharap, kiranya bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan sebaik-baiknya, serta kepada pemilik E-Warung selaku penyedia bahan pokok, agar memberikan barang dengan kualitas terbaik.
BPNT diklaim sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil lantaran berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Segala upaya dikerahkan agar penyaluran bantuan sosial dengan skema tersebut dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Mekanismenya, BPNT dilakukan menggunakan akun elektronik. Jadi, KPM menerima dana tunai sebesar Rp110 ribu perbulan yang ditransfer ke rekening masing-masing KPM bekerja sama dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan, tidak hanya beras seperti pada rastra tetapi juga telur yang ditukarkan di elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) dengan jenis dan kualitas yang tidak ditentukan alias bebas memilih. Selain itu, BPNT juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan atau hal lain yang diperlukan.
Pada kesempatan ini, Wawako Solok menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial beserta Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Asli Chaidir yang telah memfasilitasi masyarakat atas Bantuan Sosial BPNT reguler, dan PPKM.
Wawako juga berpesan kepada seluruh penerima bantuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ia pun juga menyampaikan ucapan terimakasih Kepada BRI beserta jajaran yang sudah menjadi mitra strategis.
“Mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depan melayani masyarakat kita untuk percepatan pengentasan kemiskinan, untuk mensejahterakan masyarakat kita dengan konsep Solok Berjuara (Berkah, Maju dan Sejahtera),” tutup Wawako Ramadhani. (gra)
