Sejumlah penggiat peduli masalah sosial dan kebencanaan menilai penanganan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sangat buruk dan membutuhkan perbaikan dari berbagai sisi baik dari sistem penanganan, pendanaan hingga penggantian personel pengendali.
Seperti dikatakan salah seorang tokoh pemuda setempat yang saat ini menjabat sebagai salah satu pengurus teras di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pusat, Fahrizen, saat dihubungi di Simpang Empat, mengatakan salah satu contoh buruknya pola penanganan bencana banjir baru-baru ini, hingga hari ketiga dari kejadian pihak pemerintah daerah belum sama sekali menetapkan status tanggap darurat yang menjadi dasar penanganan selanjutnya.
“Patut dicatat setiap bencana akibat cuaca buruk yang terjadi, seluruhnya tidak pernah didahului dengan peringatan atau imbauan dari pejabat berwenang kepada masyarakat luas,” tegasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, penanganan pada saat kejadian pun dinilai belum memenuhi standar prosedur ketetapan terkait kebencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Padahal, ulasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA-BNPB) yang merupakan regulasi turunan dari undang-undang tersebut, pihak pemerintahan didaerah wajib merencanakan operasi penanganan tanggap darurat serta menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
“Pada poin tersebut jika dibandingkan dengan fakta dan data setiap pemberitaan media massa, nyaris tidak ada satupun imbauan dan atau penyebaran informasi dilakukan oleh pejabat berwenang baik dalam hal penanganan maupun penyebarluasan informasi,” sesalnya.
Senada, penggiat yang tergabung dalam lembaga Jaringan Lingkar Nasional (JLN), M Rusli, menilai kelambanan penanganan yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakmengertian oknum pejabat berwenang dalam memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing terkait kebencanaan.
“Pada muaranya tentu yang akan menerima imbas kekecewaan adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, jika ada anggapan di masyarakat pemimpin yang mereka harapkan bisa menjadi pelindung dan pengayom saat bencana melanda, tidak bisa menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab mereka selaku pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar Bupati bersama Wakil Bupati Pasaman Barat tidak ragu-ragu menindak setiap oknum pejabat yang lalai atau sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.
“Masalah kebencanaan bukanlah hal sepele dan tidak ada jaminan kejadian serupa tidak terulang lagi, jika pemerintah gagal menyusun pemetaan dan atau salah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang tersebut maka hampir dipastikan deretan panjang potret kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat akan terus bertambah tanpa penanganan yang tepat,” tutupnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Azhar, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan saat ini pihaknya bersama pihak terkait lain baru akan melaksanakan rapat terkait bencana yang terjadi sejak tiga hari lalu.
“Kami baru akan membahas terkait tanggap darurat sekaligus langkah lanjut terkait bencana yang terjadi, ” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Pasca musibah banjir yang menerjang sejumlah kawasan permukiman masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah menyisakan berbagai persoalan yang harus dituntaskan oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah itu secara berjenjang.
Seperti diungkapkan Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, Rida Warsa, mengatakan berdasarkan laporan para relawan organisasi kemanusiaan tersebut, saat ini masyarakat terdampak bencana sangat membutuhkan ketersediaan logistik berikut peralatan hingga pakaian yang layak.
“Dalam musibah tersebut dilaporkan peralatan memasak, perabotan dan stok pakaian warga terdampak hanyut terbawa derasnya air, ” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pasbar H Erianto turut prihatin atas penderitaan pascabencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan beberapa hari lalu di Pasbar. Saat ini dia belum bisa ke lokasi bencana, karena saat kejadian itu hingga saat ini dia sedang berada di Padang Sidimpuan, Sumut untuk keperluan keluarga.
Namun, dia berjanji setelah sampai di Kabupaten Pasbar, pihaknya akan turun ke lapangan melihat kondisi benca banjir.
“Saat kejadian itu saya di Padang Sidimpuan. Ada urusan keluarga yang tidak bisa diwakili. Saya juga sudah dapat kabar tim kabupaten sudah turun ke lapangan termasuk pak bupati. Namun kalau ada kendala terkait pemberlakuan status tanggap darurat akan diupayakan secepatnya, sehingga terarah apa yang akan dilakukan pascabenca banjir tersebut,” kata Erianto.*
(Rully Firmansyah)
