Kolaborasi dan inovasi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi pandemi yang banyak pembatasan, kolaborasi dan kerjasama harus dilakukan dengan berbagai pihak. Selain itu perlu inovasi dan kreasi untuk mengakselerasi pembangunan daerah,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menghadiri HUT ke-231 Kota Padang Panjang, Rabu (01/12/2021).
Ia mengatakan perkembangan dan pengelolaan daerah akan tergantung pada besarnya inovasi dan kreatifitas dalam memaksimalkan potensi yang tersedia, melakukan pemberdayaan masyarakat dan sektor ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya inovasi bisa berasal dari kepala daerah, DPRD, OPD bahkan dari masyarakat. “Semua bisa berkontribusi menghadirkan inovasi. Hal itu dijamin oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.
Selain itu peran perantau juga harus dikapitalisasi. Perantau adalah salah satu keunggulan Sumbar yang tidak banyak dimiliki daerah lain. Jika bisa memaksimalkan peran perantau, akan sangat membantu dalam percepatan pembangunan daerah.
“Bawa perantau berkolaborasi dan berinvestasi di Padang Panjang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Gubernur juga memuji capaian vaksinasi Padang Panjang. Data Dinas Kesehatan Sumbar, vaksinasi dosis I Padang Panjang telah mencapai 99,82 persen, menjadi yang tertinggi di Sumbar. Sementara capaian dosis 2 telah 61,43 persen.
“Ini adalah buah dari kolaborasi, sinergi, kekompakan dan persatuan yaitu keberhasilan. Salah satu hasil positifnya, dengan terkendalinya COVID-19 di Padang Panjang, maka banyak kegiatan skala nasional dan Sumbar yang digelar di daerah ini,” katanya.
Ia optimis ke depan Pemko Padang Panjang bersama DPRD, Forkopimda akan lebih mampu memberikan yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi.
Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran mengatakan pihaknya fokus untuk pembinaan pemerintahan yang cerdas dan berintegritas sehingga Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 54,49 dari 52,82 pada 2020 dan ditargetkan 54,02 pada 2021.
SAKIP meningkat dari 58,69 dengan predikat CC menjadi 60,80 dengan peringkat B pada 2020 dan ditargetkan 61,2 pada 2021.
Selain itu opini BPK dapat dipertahankan Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) 5 tahun berturut-turut sebagai bukti stabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Ia mengatakan keberhasilan yang diraih Padang Panjang adalah berkat kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan DPRD dan masyarakat.***
(Red/ADPIM SUMBAR)
