Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Govermance dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan akuntabilitas, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan bagi bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Senin, (15/11/2021), di Aula Hotel Shago Bungsu Tanjung Pati.
Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menuturkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, para pengelola keuangan negara harus dapat bekerja secara kritis dan transparan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kualitas dan profesionalisme pengelola keuangan atau bendahara perlu ditingkatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,” ucap Bupati
Di era digitalisasi yang ditandai dengan peningkatan teknologi dalam semua aspek kehidupan, Bupati juga menghimbau agar pengelola keuangan daerah agar memanfaatkan kemajuan teknologi digitalisasi yang transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan.
“Transaksi secara elektronik sudah mulai masuk secara nyata dalam bertransaksi di tengah masyarakat. Untuk itu, kepada seluruh pengelola keuangan daerah, kita tidak bekerja secara manual, tapi dengan sistem eloktronik yang lebih akuntabel dan transparan,” ujar Bupati.
Di penghujung sambutannya, bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat itu, berharap agar kegiatan ini akan menghasilkan bendaharawan OPD yang memiliki kompetensi, dan menciptakan tenaga pengelola administrasi keuangan yang profesional berbasis kinerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Saya ingatkan, agar seluruh transaksi keuangan harus jelas dan tercatat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun kepada pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh internal audit inspektorat maupun BPK,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Aneta Budi Putra, AP, M.Si berharap, bimbingan teknis ini dapat meningkatkan SDM para bendahara-bendahara yang berada di seluruh OPD untuk benar benar memahami sistem penatausahaan keuangan daerah.
“Sesuai dengan yang dikatakan Pak Bupati, ini untuk mengantisipasi agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan terhadap penatausahaan keuangan daerah,” tegas Budi.
Selain Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Aneta Budi Putra, AP, M.Si, hadir pada kesempatan itu para narasumber di antaranya Gusman Yuzar, Ratna Wilis dan Oktafi Hendri dari Andalas Institute, serta para peserta bimtek yang terdiri dari pengelola keuangan daerah yang berada di tiap-tiap OPD.
(ton)
