Potensi bencana di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) masuk kategori potensi tinggi terjadinya bencana. Selain kawasan pesisir pantai yang berpotensi terkena tsunami hingga bencana abrasi, wilayah Sumbar juga mempunyai kawasan perbukitan dengan potensi bencana tanah longsor tinggi.
“Makanya daerah Sumbar bisa dikatakan Super Market bencana,” sebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy saat membuka kegiatan Diksar Teknis Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana yang diikuti 30 siswa di Aula BPSDM Sumbar, Senin (15/11/2021).
Pemerintah Sumbar saat ini sedang menggalakkan peningkatan kompetensi SDM aparatur seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar. Langkah itu sebagai upaya memberikan pengetahuan terkait manajemen bencana dan penanggulangannya.
“Untuk itu saudara-saudara akan dibekali ilmu tentang penanggulangan bencana, manajemen kesiapsiagaan bencana, manajemen pengurangan risiko bencana, manajemen darurat bencana, manajemen pemulihan bencana. Termasuk informasi terkait bencana,” kata Audy Joinaldy.
Menurut Audy, bencana dapat datang kapan dan dimana saja, baik karena faktor alam maupun manusia. Dampaknya secara sosial, ekonomi dan lingkungan tentu bisa muncul. Sehingga perlu ada manajemen penanganan kebencanaan yang baik, terutama soal koordinasi serta kompetensi petugas.
“Melalui diklat ini, saudara-saudara menjadi garda terdepan penanggulangan bencana, tularkan ilmu sehingga masyarakat sadar dan awas terhadap bencana di wilayah sekitarnya. Sehingga, masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat, telah banyak menelan korban pengetahuan dan harta benda, karena kurangnya jiwa dan ketidaksiapan masyarakat dalam bencana.
Salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Menanggulangi bencana terkait dengan mitigasi peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Sehingga kecerdasan masyarakat terhadap bencana dapat ditingkatkan. Sekaligus juga menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Sumbar, Drs. Bustavidia melaporkan peserta yang berjumlah 30 orang tersebut mampu mengatasi berbagai kelemahan dan kendala dalam penanggulangan bencana yang mempunyai prinsip di antaranya cepat tepat sesuai tuntutan keadaan.
Pelatihan ini diberikan teknis pembelajaran tanggal 12 sampai 14 November 2021 secara E-Learning dan tanggal 15 sampai 18 November 2021 secara klasikal. Sehingga nantinya pesertanya mengetahui dasar-dasar manajemen penanggulangan kebencanaan, baik secara pribadi ataupun disampaikan ke masyarakat.
“Jadi jika bencana itu datang, paling tidak kita bisa meminimalkan risiko. Dalam pelatihan, kita prioritas pada penyelamatan jiwa manusia, koordinasi yang baik dan saling dukung dalam menghadapi bencana,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, dalam pelatihan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, manajemen tanggap darurat, rehabilitas, konstruksi, serta peringatan dini dilakukan cepat dan akurat.
“Untuk itulah maka kita melihat perlu diberikan ilmu kepada seluruh OPD, terkait penanggulangan bencana,” tutupnya.
(Red/ADPIM SUMBAR)
