Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai memberi berpengaruh besar pada penerimaan negara dan daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Beberapa indikator ekonomi makro untuk daerah Sumbar mencatat bahwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan pertumbuhan ekonomi, dimana Sumbar tercatat mengalami terkontraksi sekitar -1,6%. pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp 30,64 juta dari sebelumnya pada tahun 2019 berada di angka Rp 31,67 juta.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis, 14 Oktober 2021.
“Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumbar diperkirakan berada pada angka 5,4 – 5,7 persen. Hal ini didorong trend positif dari harga CPO dan karet dunia, sehingga mendorong sektor pertanian dan perkebunan” kata Wagub Audy Joinaldy.
Wagub Audy menambahkan, bahwa kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang diyakini mampu mendorong adanya investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumbar.
“Dari sisi ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur dari gini ratio, walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 10 tahun terakhir, tetapi secara pemerataan pendapatan justru mengalami trend positif, dimana pada tahun sebelumnya dari 0,006 poin menjadi 0,301 pada tahun 2020 yang lalu, pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Prov. Sumbar,” jelas Audy.
Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pandemi COVID-19 juga menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. jumlah pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%.
Selanjutnya laju Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2020 tercatat sebesar 2,11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 0,16% (yoy).
Audy menerangkan, dengan memperhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tersebut maka dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumbar untuk tahun 2022 antara lain :
- Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan maka peningkatan persentase angka vaksinasi COVID-19 di Sumbar menjadi suatu keharusan.
- Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap.
- Tingkat inflasi akan terjaga pada tingkat yang sama dalam 5 tahun terakhir melalui beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi dan akan tetap berlanjut pada tahun 2022.
- Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan daerah.
“Dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro, maka disusunlah estimasi pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2022 dengan total Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 6.612 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan pendapatan lainnya,” jelasnya.
Adapun Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2,501 triliun terdiri dari, Pajak Daerah sebesar Rp 1,917 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 25,002 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 94,896 milyar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 464,525 milyar.
Untuk pendapatan transfer sebesar Rp 4,033 triliun yang sepenuhnya berasal dari transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 125,046 milyar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,887 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp 280,245 milyar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp 1,741 triliun.
Serta pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 76,99 milyar.
Audy menjelaskan, penganggaran pendapatan daerah tersebut didasari beberapa pertimbangan antara lain :
- Penganggaran target pendapatan transfer belum disesuaikan dengan alokasi terbaru yang disampaikan oleh kementerian keuangan untuk tahun 2022.
- Penganggaran pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dan direncanakan dapat dicapai dalam tahun berjalan dengan asumsi bahwa perekonomian masyarakat masih berada dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19.
Selain itu, untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah dilakukan beberapa upaya/kebijakan yaitu dengan :
- Penyediaan titik layanan (payment point) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah, murah, tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui Jaringan Elektronik, ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Channel Layanan Modern, Gerai Modern, E-Commerce, PPOB (Payment Point Online Bank).
- Samsat Car Free day serta pengembangan teknologi pada semua titik layanan harus full online serta terintegrasi dengan Samsat Online Nasional (samonas).
- Mengevaluasi jenis pelayanan dan pengubahan pola tarik dan tarif pungutan pajak daerah.
- Memperkuat basis dan layanan.
- Peningkatan layanan.
Dari sisi belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp 6,842 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 4,96 triliun, belanja modal sebesar Rp 897,427 milyar, belanja tidak terduga sebesar Rp 55,13 milyar dan belanja transfer sebesar Rp 973,044 milyar.
Berdasarkan estimasi APBD tersebut, Audy menyampaikan terdapat defisit APBD tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp 230 milyar.
Untuk menutupi defisit tersebut, diupayakan melalui pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
“Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 250 milyar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 20 milyar, sehingga pembiayaan netto sama dengan defisit anggaran sebesar Rp 230 milyar,” terangnya.
Wagub Sumbar berharap pada anggaran APBD tahun 2022 bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat Sumbar ke depannya.
Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed. menanggapi positif sesuai rancangan APBD tahun 2022 yang disampaikan oleh Wagub Sumbar.
Kemudian, pihaknya juga memastikan bahwa Pemprov Sumbar terus berkomitmen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran sesuai mandatory spending yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan visi misi Sumbar.
(Red/ADPIM SUMBAR)
