Saat ini sudah mulai melihatkan penurunan kasus COVID-19 di setiap daerah, namun tidak mungkin menghilangkan virus corona tanpa vaksin. Karena itu pemberian vaksin amat penting dalam ikhtiar kita membentengi masyarakat meningkatkan imun tubuhnya.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar tindak lanjut upaya penanganan pandemi COVID-19, bertempat di ruang rapat Istana Gubernuran, Kamis (27/10/2021).
Rakor juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Kapolda, Danlanmal, Danrem, Kajati, Danlanut, Kadin, Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri, Asisten dan kepala OPD terkait. Rapat dalam rangka untuk lebih memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dalam peningkatan upaya mitigasi dan penanganan COVID-19 di wilayah Sumbar.
Lebih lanjut, Mahyeldi minta vaksinasi tetap dimaksimalkan sesuai dengan target di daerah, termasuk daerah kecil, seperti nagari melalui kecamatan.
Pendataan yang cepat, akurat, dan sinkron sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan pasien COVID-19. Karenanya, perlu adanya tim verifikator yang bertugas melakukan pengecekan dan memeriksa data tentang COVID-19 yang masuk di tingkat kecamatan.
“Kita harus satu data di setiap daerah. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan Forkopimda, agar bisa memberikan data lebih akurat,” pintanya.
Selain itu, tidak sedikit data di tingkat Puskesmas yang delay. Hal itu akibat pendataan masih dibebankan kepada tenaga medis yang telah memiliki tugas pokok pelayani pasien.
“Data COVID-19 dan vaksinasi harus valid dan sama dengan pusat. Kadis Kesehatan harus bisa membuatkan peta pendataan kondisi vaksinasi masyarakat di Sumbar,” mintanya.
Gubernur sebutkan keakuratan data, bisa menjadi kunci pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Karena itu setiap pelaksanaan vaksinasi kita ajak dan mohon dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat, agama ataupun pemimpin organisasi lainnya.
“Agar sosialisasinya kencang ajak dan libatkan media dalam setiap kegiatan pelaksanaan vaksin, sehingga masyarakat terajak ikut dan berperan serta menyukseskan pelaksanaan vaksin di Sumbar,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, SH, S.IK. mengatakan, di Sumbar tidak ada pemberitaan hoax mengenai vaksin virus corona COVID-19. Dan jelas tidak ada hambatan dalam pelaksanaan vaksin karena itu sudah saatnya Sumbar keluar dari zona hitam penyebaran vaksin secara nasional.
“Tidak ada hambatan dalam pelaksaan vaksin di Sumbar, sekarang persoalannya adakah stok yang banyak di Dinas Kesehatan Sumbar. Jika kurang segera minta tambahan vaksin sebanyak mungkin. Yang terpenting masyarakat kira tervaksin, soal data dan input soal belakangan,” ujarnya bersemangat.
Menurut dia, data merupakan catatan informasi yang sangat penting dalam menggambarkan keadaan dan situasi aktual COVID-19 yang sementara berlangsung.
“Dari data ini kita bisa mengevaluasi. Kita tau langkah apa yang harus kita ambil jika sewaktu-waktu ada lonjakan kasus positif,” imbuhnya.
Sependapat dengan Kapolda Sumbar, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Arief Gajah Mada mengatakan data kasus COVID-19 adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah.
“Hampir setiap pagi saya cross check ke bawah, mulai dari Dandim sampai ke Babinsa untuk menanyakan kasus COVID-19. Termasuk jumlah warga yang belum vaksin,” sebutnya.
Arief menyebutkan ia sering melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait vaksinasi massal, bahkan bekerjasama dengan Puskesmas di berbagai daerah untuk melakukan vaksinasi.
Sementara itu Wagub Sumbar Audy Jounaldy menyampaikan salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular COVID-19 saat beraktivitas.
Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70 persen dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin.
“Kita berterima kasih kepada TNI Polri yang selalu bekerjasama dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan penangan COVID-19 dan vaksinasi,” pinta Audy.
Lebih lanjut, Audy menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi.
“Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengendalikan COVID tersebut. Untuk mengenolkan COVID tentu tidak mungkin dalam satu tahun ini. Untuk itu perlu memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Forkopimda dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi di Sumbar,” harapnya.
Dalam upaya penanganan COVID-19 harus benar-benar mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Audy mengungkapkan bahwa salah satu faktor kunci untuk dapat mengendalikan COVID-19 adalah bagaimana terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes), baik melalui sosialisasi maupun penegakan disiplin yang tegas namun tetap humanis.
“Nah, kita Pemprov Sumbar betul-betul menyamakan persepsi, menyamakan visi, dan niat dari kita upaya terbaik untuk melindungi masyarakat Sumbar dari bahaya COVID,” imbuhnya.
(Red/ADPIM SUMBAR)
