Wakil Wali Kota, Drs. Asrul meminta pemberian bantuan yang dianggarkan sejumlah OPD pada masyarakat hendaknya mengacu pada data di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) supaya tidak terjadi tumpang tindih.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang, Kamis (30/09/2021) di Aula Bappeda.
“Bagi OPD yang memberi bantuan kepada masyarakat untuk meminta data ke DSPPKBPPPA. Jadi jelas, kita perlu mengubah sistem acuan data, di mana DSPPKBPPPA melakukan update sekali 3 bulan. Ke depan OPD bila memberikan bantuan hendaknya mengacu ke situ,” katanya.
Data penerima bantuan itu, lanjut Asrul, mesti akurat dan terpilah. Lalu, lewat aplikasi si Datuks DSPPKBPPPA yang akan segera diterapkan nanti, hendaknya bisa mengakomodir OPD yang akan menyalurkan bantuan lewat program mereka.
Kepala DSPPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan, layanan si Datuks –akronim dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial—ini, mengombinasikan program pusat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan kebutuhan di Padang Panjang. Dinas Kominfo turut terlibat dalam rancangan aplikasi tersebut.
“Lebih khusus kaitannya dengan keluarga miskin. Kita di TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), salah satu program di TKPK adalah membenahi data kemiskinan,” ungkap Osman.
Rakor turut dihadiri, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si, sejumlah kepala dinas terkait dan undangan lainnya. (AL/Kominfo)
