Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengubah pola pelayanan untuk vaksinasi rubella dan COVID-19 guna menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa meninggalkan penerapan protokol kesehatan.
“Bila sebelumnya pola pelayanan vaksinasi adalah dengan mengumpulkan masyarakat di satu tempat maka ke depan polanya diubah yaitu tenaga kesehatan yang turun ke masyarakat,” kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat menghadiri orientasi persiapan bulan imunisasi campak rubella di Bukittinggi, Jumat (03/09/2021).
Gubernur mengatakan dengan mendatangi langsung masyarakat maka cakupan pelaksanaan vaksinasi akan jauh lebih luas apalagi jika memanfaatkan sumber daya manusia kader dari berbagai lembaga.
“Kita punya banyak kader PKK, Dasawisma, kader Keluarga Berencana, Posyandu dan lembaga lain yang jumlahnya puluhan ribu. Kalau semua diturunkan maka akan sangat besar manfaatnya dalam upaya peningkatan capaian vaksinasi baik campak rubella maupun COVID-19,” ujarnya.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga dinas lain seperti Dinas Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dinas lain yang terkait.
Sementara untuk sosialisasi juga harus dilibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi bisa meningkat dan bersedia untuk ikut serta.
“Bisa juga dibuat lomba-lomba yang berkaitan dengan sosialisasi vaksinasi misalnya lomba video pendek. Nanti pemenang akan diberikan apresiasi. Namun yang pasti tujuannya adalah untuk sosialisasi pada masyarakat,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat Arry Yuswandi mengatakan imunisasi campak rubella terakhir kali dilaksanakan di Sumatera Barat pada 2019.
Capaian pada saat itu masih sangat rendah jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sumatera Barat berada pada posisi 33 dari 34 provinsi.
Ia menyebut rendahnya capaian vaksinasi atau imunisasi rubella itu disebabkan faktor kehalalan vaksin yang baru keluar saat program sudah berjalan sehingga banyak penolakan dari masyarakat.
“Sekarang vaksin sudah dinyatakan halal oleh MUI Pusat sehingga kendala itu diharapkan tidak terjadi lagi pada program yang akan dilaksanakan April 2022,” ujarnya.
Sedangkan untuk vaksinasi covid-19, Sumbar telah mendapatkan kiriman 1,5 juta dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan dan 1,4 juta telah didistribusikan ke kabupaten kota.
“Kita berharap capaian imunisasi dan vaksinasi bisa semakin tinggi demi menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ikut hadir dalam acara tersebut
Dr. Yun Efiantina MM (Kabid P2P prov Sumbar), dan seksi survelen se-Sumatera Barat.
(Ha/adpim)
