Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah dengan mengandalkan sektor pertanian.
“Jangan inflasi yang mengendalikan kita. Artinya kebijakan dan langkah harus kita lakukan secara bertahap dan pasti salah satunya dengan mengetahui angka Inflasi di tahun tahun 2021,” sebut Gubernur saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat. Strategi dan inovasi pengendalian inflasi serta penguatan sinergi dan koordinasi di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Kamis (23/09/2021).
Ia menyebut Inflasi sering terjadi pasang surut dan naik. Inflasi di Sumatera Barat pada bulan Agustus 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi sebesar -0,13% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat pada Agustus 2021 adalah sebesar 1,59% (yoy), dan inflasi Sumatera Barat tercatat defasi -0,15% (ytd).
Rendahnya angka inflasi Sumbar disebabkan masih belum pulihnya permintaan masyarakat pandemi COVID-19 dan melimpahnya pasokan beberapa komoditas pangan karena masuknya masa panen (seperti cabe merah dan bawang merah).
Ia menjelaskan, pada triwulan II 2021, perekonomian Sumbar tercatat tumbuh 5,76% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh pada level -0,15% (yoy). Perbaikan ekonomi terjadi pada hampir semua komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha (LU).
“Perbaikan ini terjadi peningkatan kinerja ekspor terutama ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya India dan Amerika Serikat seiring dengan harga CPO dan karet yang meningkat,” terangnya.
Lanjut ia mengatakan, hasil penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 (25/08), dimana pada Rakornas dimaksud TPID Kabupaten Tanah Datar berhasil menjadi TPID Berprestasi kategori Kabupaten/Kota Non-IHK di Kawasan Sumatera, sementara itu TPID Sumbar berhasil menjadi Nominasi 1 TPID Terbaik di Kawasan Sumatera.
Padahal Tahun sebelumnya TPID Prov. Sumbar berhasil meraih TPID Terbaik di Kawasan Sumatera namun tahun ini TPID Provinsi Terbaik di Kawasan Sumatera diraih TPID Provinsi Sumatera Utara.
“Untuk itu kita perlu menyusun kembali Roadmap TPID Sumbar untuk tahun 2022-2024 untuk menentukan strategi fokus dan inovasi dalam mengendalikan tingkat inflasi di Sumbar,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan dan langkah yang dilakukan TPID Sumbar dalam menekan angka Inflasi dengan menjalankan beberapa strategi dan inovasi dalam pengendalian inflasi tahun 2021 dan 2022, yang dapat dipastikan yaitu, Pengembangan Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumbar yakni dalam hal digitalisasi.
Kemudian pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan data inflasi yang terintegrasi sehingga membantu dalam pengendalian inflasi sebagai peringatan dini dan mengurangi asimetris harga pangan di masyarakat (sehingga mengurangi permainan harga oleh pedagang).
“Kita juga perlu hilirisasi komoditas pangan untuk menjaga harga pangan dan memberikan tambah yang lebih kepada petani,” tukasnya.
Dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi (digital farming/smart farming), dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama melaporkan, Pertemuan High Level Meeting TPID se-Kalteng kali ini diselenggarakan secara hybrid, kombinasi secara daring atau online melalui konferensi video.
Wahyu Purnama berharap kegiatan HLM TPID Sumbar ini bisa menjadi sarana untuk menentukan langkah-langkah antisipasi tersebut.
“Kita berharap diskusi (HLM TPID) atau informasi ini akan memberikan informasi berkenaan dengan kebijakan langkah-langkah ke depan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ia mengusulkan beberapa hal yang dapat diusulkan yaitu ;
- Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta mendorong hilirisasinya.
- Pengembangan sektor industri pengolahan termasuk pengembangan kawasan industri dan sarana pendukung industri lainnya.
- Mendorong pengembangan pariwisata Sumbar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru (termasuk pengembangan pariwisata halal).
- Pengembangan ekonomi syariah melalui pengembangan wakaf produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Pengembangan dan digitalisasi sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
- Meningkatkan iklim investasi dan percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumbar.
“Semoga dalam kegiatan ini bisa mewujudkan sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan. Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar semakin Madani,” ungkapnya.
(Red/ADPIM SUMBAR)
