Kemiskinan ekstrem di desa atau nagari di Indonesia akan dientaskan secara bertahap sehingga ditargetkan menjadi nol persen pada 2024.
“Kementerian Desa PDTT ditugaskan Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa. Kuncinya adalah menggerakkan perekonomian di desa karena itu kita fokus pada desa wisata, BUMDes. Akhirnya akan bermuara pada percepatan penurunan kemiskinan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Sumbar, Jumat (27/08/2021).
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang melaksanakan pilot project pada 7 provinsi di Indonesia untuk percepatan penurunan masyarakat miskin eskrem itu. Dari tujuh provinsi itu dipilih lima kabupaten/kota, dari lima kabupaten itu dipilih lagi lima kecamatan dan dari lima kecamatan itu dipilih lima desa termiskin. Dan dari desa itu dipilih masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.
“Datanya di sasar dari bawah by name by adress sehingga tepat sasaran,” ujarnya.
Program itu pada saatnya juga akan menyentuh semua provinsi termasuk Sumbar sehingga pada 2024 tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Indonesia.
Ia menjelaskan program itu terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.
Dengan BPJS Kesehatan masyarakat miskin tidak perlu memikirkan pengeluaran untuk kesehatan sementara pendidikan akan juga sudah dijamin oleh Kartu Indonesia Pintar.
Langkah kedua adalah peningkatan pendapatan. Dengan sedikit pengeluaran dan meningkatkan pendapatan akan mengentaskan kemiskinan pada satu termen.
Peningkatan pendapatan itu dilakukan dengan mendorong perekonomian di desa melalui berbagai program seperti Desa Wisata maupun BUMDes.
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam kesempatan tersebut mengatakan program yang dilaksanakan Kementerian Desa PDTT untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat nagari/desa itu sangat sejalan dengan struktur kemasyarakatan dan pemerintahan di Sumbar.
Ia menyebut di Sumbar potensi terbesar itu memang berada di nagari. Kekuatan ikatan antar masyarakat di ranah dan di rantau paling kuat di nagari.
“Karena itu selalu kita sampaikan jika ingin membangun Sumbar, harus dimulai dari nagari,” ujarnya.
Mahyeldi juga katakan berbagai program telah menyentuh nagari seperti Dana Desa. Meski secara nasional pencairan program itu sudah masuk 10 besar, namun masih ada beberapa daerah yang kurang maksimal.
“Pemprov Sumbar dalam memajukan nagari selalu mendorong percepatan pemanfaatan Dana Desa ini,” katanya.
Gubernur berharap Kementerian Desa PDTT bisa menurunkan program unggulan ke daerah ini guna memajukan pembangunan nagari-nagari di Sumbar.
(Ha/Adpim)
