Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Rapat paripurna yang juga menyampaikan pandangan umum Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah itu, digelar Selasa (03/08) di ruang rapat DPRD setempat.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Pessel, Ermizen, dengan juga didampingi oleh wakil ketua, Aprial Habas, beserta anggota DPRD Pessel.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, Pj Sekkab Pessel, Luhur Budianda SY, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan unsur Forkopimda Pessel lainnya.
Ketua Fraksi PDIP, Sri Kumala Dewi, dalam penyampaiannya menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelesaikan persoalan angka kemiskinan dan pemerataan Infrastruktur wilayah yang tidak merata.
Demikian juga langkah pemerintahan daerah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing di tengah perubahan sosial di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta pemda Pessel untuk mendorong pemerataan infrastruktur di setiap wilayah di daerah ini. Sedangkan
Layanan bidang kesehatan untuk saat ini harus benar-benar di perhatikan. Kenaikan jumlah pasien Covid-19 yang melonjak cukup signifikan membuat kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Dari itu ketersedian fasilitas kesehatan harus di lengkapi,” katanya.
Terkait Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Sri Kumala Dewi, memaparkan bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan pemantapan menajemen dan ketertiban administrasi pengelolaan sesuai dengan Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi PAN, Noverman, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis aplikasi seperti call center dan aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan kepala perangkat daerah terkait.
“Tindak lanjutnya juga termonitor langsung oleh bupati dan wakil bupati,” katanya.
Dia juga meminta Pemda Pessel, mengalokasikan dana untuk membangun satu lagi rumah sakit di Kecamatan Ranah Pesisir.
“Selain itu, Pemda juga harus mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat seperti, bantuan sosial untuk masyarakat miskin, dan itu harus dipastikan benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu juga melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, meningkatkan kerja sama dengan DKP Provinsi Sumbar, Lantamal II Padang, dan Satpolair Polres Pessel dan Polda Sumbar dalam penanggulangan illegal fishing, dan lainnya.
Sedangkan Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Jamalus, meminta agar pemerintah daerah, mereview penyampaian nota Ranperda terkait RPJMD dan Ranperda pengelolaan barang.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan SDM ASN dan aparatur daerah serta menempatkan sesuai dengan bidang dan kompetensinya,” jelasnya.
Selain itu juga perlu dilakukan percepatan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE.
Demikian juga dengan kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu.
Selanjutnya dari ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra, membahas tentang angka kemiskinan dan penganggaran, mutu pendidikan, serta juga kesehatan dan lainnya.(*)
