Menjelang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 H, yang tinggal menghitung hari, Pemda Lima Puluh Kota menggelar Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, pada Selasa, (13/07/2021), di ruang Rapat Wakil Bupati secara langsung dan virtual dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, yang turut didampingi Sekda Widya Putra M.Si, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fitma Indrayani SH, Kepala BPS Lima Puluh Kota, Pimpinan Cabang Bank Nagari, Kepala Bulog Sub Divre Wilayah III, serta OPD terkait.
Dalam Sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan bahwa rapat ini digelar dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli 2021
Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan tugas pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan dari kebutuhan pokok yang ada.
Untuk itu, Bupati memandang perlu adanya evaluasi harga sembako di pasaran serta melaksanakan kerjasama dan koordinasi bersama pihak terkait
“Inflasi di daerah bisa terjadi karena banyak faktor, di antaranya ketersediaan barang/jasa, harga, situasi sosial dan ekonomi pada tingkat daerah maupun nasional,” ungkap Bupati Safaruddin.
Selain itu, dengan pemberlakuan PPKM Mikro seiring dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Barat tentu saja akan berdampak pada distribusi dan harga barang di Kabupaten Lima Puluh Kota
Untuk itu Bupati Safarudiin Dt. Bandaro Rajo memandang perlu melakukan pembahasan terkait kelancaran dan ketersedian bahan pokok yang dikonsumsi serta kelancaran distribusi hasil produk daerah
“Kami memandang perlu mempersiapkan hal hal untuk kelancaran masyarakat menyambut Idul Adha serta perlu mengkaji kesiapan untuk kelancaran dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Lima Puluh Kota,” imbuhnya.
Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dr. Gunawan Wicaksono, ST, MA yang hadir secara virtual mengatakan, pengendalian inflasi daerah dapat dilakukan dengan jalan melakukan monitoring harga di pasar secara rutin untuk mengidentifikasi terjadinya kenaikan harga komoditas bahan pangan serta dengan meningkatkan peran Bulog dalam penyelenggaran operasi pasar secara rutin.
“Kita perlu melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan terkait upaya menjaga kelancaran distribusi di tengah PPKM darurat Jawa-Bali maupun PPKM lokal Sumatera,” tukasnya.
